Sibolga - Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk memastikan dirinya tidak pro atau berpihak kepada nelayan kapal pukat ikan atau trawl.
Kepastian itu disampaikan Syarfi saat menyampaikan sambutan di seminar potensi perekonomian daerah dengan menggalakkan ekspor di Terminal Pelabuhan Sibolga, Rabu 11 September 2019.
Selain tidak pro kepada nelayan kapal pukat ikan atau trawl, Syarfi juga menyebut, memiliki sikap yang sama terhadap nelayan tradisional.
Soal tidak beroperasinya kapal pukat ikan atau trawl, Syarfi mengaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: 02/2015 dan 71/2016 boleh saja diterapkan, tetapi harus memiliki solusi dari pemerintah pusat.
Saya ingin semua nelayan memanfaatkan potensi ikan, biar bisa kita ekspor melalui pelabuhan ini.
"Saya hadirkan di sini pelaku usaha perikanan tangkap yang besar, yang kecil juga. Perlu dicatat, saya tidak pro pukat ikan tapi saya juga tidak suka pukat ikan dimatikan tanpa ada solusi. Semuanya harus kita sayangi. Potensi ikan kita ini luar biasa banyaknya," kata Syarfi.
Dia menyebut, dahulunya Kota Sibolga terkenal dengan potensi perikanan, kini ikan di Sibolga minim sehingga pasokan dari Aceh datang ke Sibolga.
"Sekarang orang Sibolga tidak dapat ikan kalau tidak ada kiriman dari Aceh. Jangan kita biarkan mati pesisir ini. Kalau kita larang pukat ikan ini, apa solusinya, atau kita bolehkan dengan sistim zonasi," tutur Syarfi.
"Saya ingin semua nelayan memanfaatkan potensi ikan, biar bisa kita ekspor melalui pelabuhan ini. Potensi ikan kita untuk ekspor luar biasa. Menurut catatan dari Dinas Kelautan Perikanan (DKP) kami, potensi perikanan di Sibolga dan Tapteng hampir 1,5 juta ton per tahun potensinya," tambahnya.
Di sisi lain, dia juga berharap agar pemerintah pusat membentuk UPT Perizinan pengurusan kapal untuk ukuran 5-10 gross tonnage (GT) di Sibolga.
"Kami mohon, dibuatkan UPT perizinan di sini, kalau untuk 20 GT ke pemerintah pusat, kalau untuk 5-10 GT berkantor di Sibolga asal dimudahkan, biaya ongkos kan tinggi," tuturnya.[]
