Sibolga - Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Kota Sibolga Ikhmaluddin Lubis, menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga berpihak terhadap kapal pukat trawl yang terus beroperasi di wilayah Pantai Barat Sumatera.
"Rekamannya ada, mereka (pukat trawl) beroperasi di zona nelayan kecil. Kalau saya katakan bahwa Pemkot Sibolga pro terhadap pukat trawl," kata Ikhmaluddin, Selasa 10 September 2019.
Beroperasinya kapal pukat trawl di perairan Pantai Barat Sumatera kata Ikhmaluddin, menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nelayan kecil atau tradisional.
Dia sebutkan, tidak sedikit nelayan tradisional menjual kapalnya akibat maraknya aktivitas kapal pukat trawl yang membuat hasil tangkapan nelayan tradisional minim.
Menurut saya Permen KP ini sudah berpihak kepada rakyat, apalagi nelayan kecil
"Dia tak tahu kerugian nelayan kecil ini. Banyak nelayan kecil dengan alat tangkap pancing yang menjual kapal, alasannya karena sudah tidak ada lagi hasil tangkapan, dan tidak ada lagi biaya operasional untuk melaut," katanya.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) kata Ikhmaluddin, telah sesuai untuk diterapkan. Selain menjaga kelestarian laut, juga meningkatkan perekonomian nelayan tradisional.
"Menurut saya Permen KP ini sudah berpihak kepada rakyat, apalagi nelayan kecil. Kalau ini diterapkan nelayan kecil bisa terangkat perekonomiannya," ucapnya.
Kemudian, Ikhmaluddin juga membantah bahwa aktivitas tangkahan di Kota Sibolga mulai sepi.
Menurutnya, sesuatu yang berlebihan, bila mengkhawatirkan Kota Sibolga akan menjadi kota mati, akibat adanya larangan penggunaan pukat trawl.
"Hanya ada tiga tangkahan yang berhenti beroprasi, itupun tangkahan yang usahanya pukat trawl, bisa dibuktikan, coba saja lihat," tuturnya.[]
