UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia
Utak-atik Kabinet Jokowi
Riuh rendah pascapilpres akan berputar di sekitar komposisi menteri. Utak-atik kabinet Jokowi, ulasan opini Eko Kuntadhi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangkah di atas karpet merah di panggung dan melewati deretan bendera negara G20 di INTEX Osaka, Jepang, Jumat, 28 Juni 2019. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Oleh: Eko Kuntadhi*

Saya membayangkan pemerintahan Jokowi periode dua. Logikanya dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden, maka pemerintahan berikutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis sebelumnya. Wong, Presidennya sama.

Tapi apa benar begitu? Belum tentu.

Presiden mungkin masih sama. Tapi syarat agar pemerintahan selanjutnya bisa berjalan sebagai kelanjutan sebelumnya, adalah siapakah yang akan duduk sebagai menteri di kabinet nanti.

Itu pertanyaan penting mengingat menteri adalah sosok yang bertanggung jawab sebagai eksekutor program. Tanpa menteri yang kapabel dan punya visi bersama rasanya akan sulit mewujudkan teori bahwa kabinet yang akan datang adalah kelanjutan kabinet sebelumnya.

Kita tahu sekarang, riuh rendah pasca Pilpres akan berputar di sekitar komposisi kabinet. Partai-partai pengusung berharap mendapat kompensasi untuk turut dalam pemerintahan. Sementara ada wacana lain untuk juga menerima parpol eks pendukung Prabosan masuk ke pemerintahan.

Yang paling kentara adalah lobi AHY dan gaya pendekatan PAN. Tapi jangan dikira Gerindra juga cuek bebek. Mendengar narasi mereka sekarang ada kesan Gerindra juga ingin mencicipi kue kekuasaan.

Bukan apa-apa. Kemenangan sekarang berbeda dengan kemenangan 2014. Dulu meski Jokowi-JK menang tetapi parlemen dikuasai oposisi. Ada Gerindra, PKS, PAN, dan Golkar masih di seberang. Sedangkan Demokrat sendiri -- seperti biasa -- selalu abu-abu. Sikapnya gak jelas.

Akibatnya komposisi pimpinan DPR dikuasai oposisi. Makanya PKS dan PAN dapat wakil ketua DPR. Sedangkan Golkar malah dapat porsi ketua.

Setelah dapat ketua DPR Golkar pintar. Ia meninggalkan koalisi merah-putih lalu bergabung ke pemerintahan Jokowi. Begitu juga akhirnya dengan PAN.

Dalam suasana itu, wajar kalau PKS akhirnya dapat posisi wakil ketua DPR. Meski belakangan mereka juga meradang karena Fahri Hamzah gak bisa dicopot.

Nah, dengan komposisi koalisi yang baru, rasanya sulit bagi PKS untuk dapat posisi wakil ketua DPR lagi. Demikian juga dengan PAN. Ketua DPR akan dipegang partai pemenang Pemilu, PDIP. Gerindra mungkin masih dapat kursi wakil ketua.

Artinya di parlemen beberapa partai pendukung Prabowo dapat dipastikan gak bisa lagi duduk di kursi pimpinan. Makanya wajar jika Demokrat dan PAN mengincar kursi kabinet sekarang.

Kita berharap semua keriuhan politik untuk mencari posisi itu tidak menghilangkan esensi bahwa pemerintahan periode kedua ini harus merupakan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, saya rasa, proses perubahan kabinet nanti bukan dengan gebyah uyah dengan mengocok ulang semua nama.

Kenapa? Kalau semua menterinya orang baru, artinya secara teknis akan repot juga. Seorang menteri baru harus orientasi lingkungan di departemen yang dia pimpin. Itu membutuhkan waktu. Kedua, ia juga harus tahu betul apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya.

Sekarang adalah masa akhir kekuasaan Presiden. Menteri-menteri yang terlalu politis akan sangat berbahaya, karena bisa merusak target capaian pemerintah.

Ketiga, karena lima tahun ke depan Jokowi tidak bisa maju lagi, artinya membuka ruang pada orang baru untuk tampil dalam kompetisi pilpres. Kalau nanti menterinya yang dipilih adalah mereka yang punya libido politik untuk maju pada 2024, pasti kerja kementeriannya gak efektif.

Saya berpikir, komposisi kabinet yang akan datang memang semestinya tidak 100 persen diisi wajah baru. Menteri-menteri yang punya prestasi bagus di kabinet pertama gak ada salahnya untuk dipertahankan. Setidaknya untuk memastikan sustainable program kerja di kementeriannya.

Ada Basuki Hadimuljono yang sukses menggelar infrastruktur di Indonesia. Rasanya prestasi Basuki perlu diapresiasi. Ada juga Sri Mulyani yang seringkali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik dunia. Sebagai catatan SMI juga punya PR untuk menjelaskan kepada publik kasus BLBI yang kini mulai diusik KPK. Untuk memberi kepastian hukum dari perjanjian yang dibuat pemerintah kepada pihak ketiga.

Ada juga Rudiantara yang punya prestasi di bidang infrastruktur telekomunikasi. Suksesnya gelaran program backbone Palapa Ring membuat seluruh Indonesia bakal melek internet. Rudiantara juga dikenal sebagai profesional yang menguasai bidangnya.

Kita punya Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. Jonan piawai dalam manajemen. Sedang Arcandra adalah ahli pertambangan. Keduanya pantas dibebankan mengusahakan energi terbarukan buat Indonesia di samping memaksimalkan pengelolaan tambang.

Sofyan Djalil di Kementerian Pertanahan dan Kepala BPN juga lumayan. Prestasi sertifikasi tanah seluruh Indonesia harus diteruskan. Plus Bambang Brodjonegoro di Bappenas yang kini sedang fokus membuat skema perpindahan ibu kota.

Nah, menteri-menteri itu kebanyakan bukan orang partai. Mereka adalah para profesional yang menurut catatan publik punya prestasi lumayan. Tidak ada salahnya jika diapresiasi untuk meneruskan kerjanya.

Kementerian atau lembaga yang semestinya tidak diisi oleh orang partai adalah di wilayah hukum. Jaksa Agung dan Menkumham sepertinya lebih cocok diserahkan kepada orang independen. Agar mekanisme penegakan hukum tidak tersandera oleh kepentingan partai.

Yang juga penting adalah Menteri Pendidikan, Menristek Dikti dan Kementerian Agama. Tugas yang harus dibebankan ke pundaknya bukan perkara kecil. Mereka harus berani membuat terobosan untuk memerangi virus radikal yang berkecambah dalam dunia pendidikan kita. Butuh petarung tanggung untuk posisi itu. Rasanya orang partai yang melulu akomodatif gak cocok dengan posisi ini.

Selebihnya, bolehlah dibagi kepada partai pengusung. Meski tetap dengan syarat orang yang diusulkan harus memiliki rekam jejak dan kapabilitas cukup. Bukan jenis abal-abal. Risikonya terlalu besar buat Indonesia.

Begini. Jika pada periode pertama para menteri dan partai agak patuh dengan Presiden karena peluang Jokowi memenangkan Pilpres sangat besar. Jadi mereka punya kepentingan untuk tidak mbalelo. Sementara sekarang adalah masa akhir kekuasaan Presiden. Menteri-menteri yang terlalu politis akan sangat berbahaya, karena bisa merusak target capaian pemerintah.

Artinya begini. Justru pada periode kedua ini tantangan Jokowi untuk menyusun kabinet jauh lebih berat dibanding periode pertama. Jokowi boleh bicara bahwa ia sudah tidak memiliki kepentingan lagi sebab sudah gak mungkin jadi Presiden. Ia akan mengusahakan semuanya untuk Indonesia.

Tapi gak begitu dengan partai dan orang-orangnya. Justru karena peluang Jokowi tertutup untuk bertanding periode berikutnya, peluang mereka semua jadi terbuka. Bagi Jokowi ini adalah periode akhirnya. Bagi sebagian politisi justru ini adalah periode awal untuk mendapat tiket Capres masa depan.

Kita sih, berharap komposisi kabinet nanti jauh lebih hati-hati dan rasional. Sebab kabinet bukan sekadar bagi-bagi kursi. Urusan kabinet adalah bagaimana mewujudkan masa depan Indonesia lebih baik.

*Penulis adalah Pegiat Media Sosial

Baca juga:

Berita terkait
0
Masyarakat Adat Sihaporas Demo di PN Simalungun
Masyarakat adat Sihaporas dan aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Simalungun.