Jakarta - Pengamat politik Denny Siregar mengatakan rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo yang bersaing keras dalam Pilpres 2019 tidak harus berakhir dengan memasukkan orang-orang dari pihak kalah ke kabinet presiden terpilih.
Apalagi, kata Denny, belajar dari pengalaman Pilpres 2014, orang-orang kalah yang masuk kabinet ternyata dalam perjalanan tidak mendukung Jokowi.
Denny mengatakan hal tersebut kepada Tagar TV, Selasa, 25 Juni 2019.
"Selama ini kita berhadapan dengan kelompok oportunis. Belajar pada 2014 yang masuk kabinet Jokowi ternyata dalam perjalanan tidak mendukung Jokowi. Jadi, yang disebut rekonsiliasi itu propaganda yang mereka bangun untuk mencari keuntungan," ujarnya.
"Jokowi harus bersikap sebenarnya. Lima tahun ini ia mau memilih menteri profesional, ya pilihlah menteri profesional. Jangan rekonsiliasi di kabinet," kata Denny.
Rekonsiliasi, lanjutnya, adalah duduk bersama lawan politik, yang kalah mengakui kekalahan, mengakui yang menang adalah menang.
Sudahilah konsep bagi-bagi kekuasaan. Bagilah itu di tempat lain. Tapi dalam urusan kabinet, cari profesional. Oke dari partai tapi dengan catatan dia profesional, mampu. Bukan sekadar bagi kursi, tidak punya kemampuan.
Kemudian bikin aturan baru di DPR. Rekonsiliasi di sana. Tidak harus di kabinet. Dua pihak berseberangan dalam Pilpres 2019 harus mempunyai persamaan visi membangun Indonesia, bukan semata membuat suasana lebih tenang, kata Denny.
"Konsep bagi kekuasaan hanya untuk oportunis," ujarnya pula.
Ia meminta Jokowi untuk tidak takut, karena Jokowi sejauh ini telah menunjukkan ketegasan yang berani dalam banyak hal dan berhasil.
"Butuh ketegasan untuk membangun budaya baru. Itu tidak gampang. Banyak riak, gelombang. Tapi lima tahun terakhir ini juga banyak riak, gelombang, dan kita bisa melewatinya. Tidak perlu takut," kata Denny.
Ia mencontohkan Petral, hanya Jokowi yang berani mengusirnya. Freeport kembali ke Indonesia, hanya Jokowi yang berani melakukannya.
Pada saat itu, kata Denny, semua takut akan terjadi riak tsunami. "Apa yang terjadi? Biasa-biasa saja."
"Jadi, berani nggak dalam kabinet nanti konsepnya profesional, bukan konsep rekonsiliasi bagi-bagi kekuasaan. Sudahilah konsep bagi-bagi kekuasaan. Bagilah itu di tempat lain. Tapi dalam urusan kabinet, cari profesional. Oke dari partai tapi dengan catatan dia profesional, mampu. Bukan sekadar bagi kursi, tidak punya kemampuan," tutur Denny Siregar.
Simak penuturan Denny Siregar selengkapnya dalam video ini.
Baca juga:
