Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menyatakan pihaknya bakal melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan usai pandemi Covid-19 mereda, mengingatkan pihak kepolisian agar menanggapi laporan mereka terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan sejumlah tokoh.
Hal itu dikatakan Novel Bamukmin kala menyinggung pegiat media sosial Denny Siregar yang dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap santri pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat, pun tak kunjung diproses hukum.
Sebagai bentuk perlawanan oleh rakyat yang sadar oleh gerakan buzzeRp.
"Maka pasti kami juga akan turun ke jalan setelah pandemi ini bisa teratasi dengan baik dan turunnya kami bukan hanya mengurusi Denny Siregar saja, tapi juga kasus dugaan penistaan agama oleh yang lain seperti Sukmawati, Gus Muwafik, Ade Armando, Abu Janda, Viktor Laiskodat dll," kata bekas Jubir Front Pembela Islam (FPI) itu kepada Tagar, Kamis, 8 Oktober 2020.
Demonstrasi massa gabungan PA 212 dan FPI di depan Kedutaan Besar India di Kuningan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. (Foto: Tagar/R. Fathan)Baca juga: Setujui Fadli Zon, PA 212: Denny Siregar Target Pengadilan Rakyat
Lantas ia menyinggung hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggelontorkan dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk influencer sejak 2014.
Dia menyayangkan dana sebengkak itu diperuntukkan untuk hal-hal yang kurang bermaslahat bagi umat, tidak sebanding dengan dana riset virus corona atau Covid-19 yang menurutnya masih minim.
Dirinya pun menyindir pihak kepolisian turut terlibat menjadi influencer pemerintah, karena laporan mereka terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penistaan agama hingga kini tidak kunjung diproses hukum. Oleh sebab itu, Novel merasa ada saatnya nanti PA 212 bakal turun lagi ke jalan.
Baca juga: Kasus Denny Siregar, Fadli Zon: Jangan Sampai Ada Pengadilan Rakyat
"Sehingga jelas rakyat sudah berhadapan dengan penguasa dan pasti baik dari jalur hukum maupun pelurusan opini di medsos sebagai bentuk perlawanan oleh rakyat yang sadar oleh gerakan buzzeRp, dan para influencer yang sangat mengadu domba anak bangsa ini," ujar Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. []
