Kasus Denny Siregar, Fadli Zon: Jangan Sampai Ada Pengadilan Rakyat

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengingatkan kepolisian lanjutkan kasus Denny Siregar di Tasikmalaya, Jawa Barat, jangan sampai pengadilan rakyat.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengingatkan kepolisian lanjutkan kasus Denny Siregar di Tasikmalaya, Jawa Barat, jangan sampai pengadilan rakyat. (Foto: Instagram/@fadlizon)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon diketahui ikut menyahuti kelanjutan kasus pegiat media sosial Denny Siregar yang diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap santri pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus ini tak kunjung menemui titik terang meski bolanya sudah ada di Polda Jawa Barat.

Dalam cuitannya di akun Twitter @fadlizon, dia mengingatkan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis bahwa kalau kasus ini diselesaikan berlarut, lagi-lagi masyarakat akan menyaksikan adanya diskriminasi hukum yang nyata di Indonesia. 

Fadli Zon: Jangan sampai ada 'pengadilan rakyat'.

Baca juga: Denny Siregar: Nonton The Santri Auto Murtad

Dia berpendapat, apabila kasus ini mandek jelas akan berakibat fatal, bisa membuat rakyat menjadi tidak percaya terhadap hukum dan Kepolisian RI (Polri).

"Tegakkanlah keadilan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ada 'pengadilan rakyat' @DivHumas_Polri," cuit politisi Partai Gerindra itu seperti dilihat Tagar, Sabtu pagi, 3 Oktober 2020.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Denny Siregar untuk meminta maaf kepada para santri dan orang tuanya yang merasa tersakiti dengan keterangan 'adik santri calon teroris', melalui unggahan Denny di akun Facebook miliknya.

Baca juga: Habiburokhman Janji Kawal Kasus Denny Siregar Vs Santri

Menurutnya, pegiat media sosial pro Presiden Jokowi tersebut sudah sulit untuk berkelit dalam kasus yang dilaporkan di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Saran konkret saya, Denny Siregar harus meminta maaf kepada santri cilik yang ada di foto tersebut," kata Habiburokhman, Minggu, 9 Agustus 2020, mengutip Republika.

Politisi Partai Gerindra itu meminta proses hukum terhadap Denny Siregar mesti berjalan secara tegas, tidak berat sebelah. Sebab, kasus ini juga telah dilimpahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, dengan dalih untuk memudahkan pemeriksaan.

"Siapa pun yang melanggar hukum memang harus ditangkap. Jangan yang berseberangan dengan penguasa cepat ditangkap, yang sebaliknya lamban diusut," ujarnya.

Menurutnya, pengusutan secara tuntas amat dibutuhkan demi mewujudkan kesetaraan setiap orang di mata hukum adalah sama. Habiburokhman berjanji akan mengawal kasus ini agar ke depannya para santri yang ada dalam postingan Denny mendapatkan keadilan.

"Sebagai wakil rakyat saya benar-benar kecewa dengan tulisan dan pembuatan foto tersebut. Saya akan kawal laporan masyarakat terhadap Denny Siregar agar persoalan ini cepat diselesaikan secara hukum," kata dia.

Seperti diketahui kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Jabar. Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa kasus Denny Siregar dilimpahkan ke Polda Jabar, salah satunya untuk memudahkan pemeriksaan saksi. Dia memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan.

"Kasus ini ada beberapa tempat kejadian. Untuk mempermudah penanganan dan memeriksa saksi ahli lainnya, kita dilimpahan ke Polda. Intinya kasus masih berjalan. Nanti Polda Jabar yang akan melengkapi pemeriksaannya," ujar Anom. []

Berita terkait
Dinasti Politik Jokowi Meniru SBY, Mega atau Denny Siregar?
Andri Rusta menilai Presiden Jokowi dan keluarga terjebak oleh manisnya kekuasaan, Denny Siregar tak sependapat Jokowi meniru SBY atau Mega.
Denny Siregar: Perbedaan Terawan, Anies Baswedan dan Rizal Ramli
Menkes Terawan Agus Putranto tidak datang ke acara Mata Najwa Shihab karena dia bukan Anies Baswedan, bukan Rizal Ramli. Denny Siregar.
Denny Siregar Sebut Acara Mata Najwa Cari Sensasi
Benarkah acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab mencari sensasi, atau ingin memberikan informasi?
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.