Dairi - Pasca dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing, menandatangani berita acara penyelesaian masalah.
Terdapat empat butir kesepakatan dalam berita acara itu. Pertama, bahwa Bupati dan Wabup Dairi sepakat untuk membina hubungan kerja dan komunikasi yang harmonis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dairi.
Bupati dan Wabup Dairi sepakat untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Dairi.
Ketiga, akan disusun keputusan kepala daerah tentang tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah kepada wakil kepala daerah selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Terakhir, akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media serta Dirjen Otda.
Terkait tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepada wakil bupati, sedang dalam proses.
Hal itu dikatakan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu pada temu pers terbatas di gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu, 5 Agustus 2020 sore.
“Akan difasilitasi oleh Ditjen Otda Kemendagri. Saat ini proses itu sedang berlangsung. Kami terus, melalui Pak Sekda, menindaklanjuti ke kantor kementerian untuk mendapatkan dokumen dimaksud agar bisa kami finalisasi,” kata Eddy.
Diutarakan, pembinaan yang dilakukan pejabat Kemendagri sangat bermanfaat dalam menambah semangat Eddy-Jimmy untuk mewujudkan visi-misi. Terlebih karena keduanya bukan berlatar belakang pemerintahan.
“Tentu asistensi seperti ini sangat bermanfaat khususnya bagi kami yang bukan datang dari dunia birokrat,” kata Eddy.
Eddy berharap kepada semua pihak, agar dapat memahami perkembangan yang terjadi antara Bupati Dairi dan Wakilnya. Ditegaskan, pemerintahan tetap solid.
Baca juga: Jimmy Minta Koordinasi Biar Dairi Tidak Terkilir
Pada temu pers itu, wakil bupati tidak memberi sepatah kata pun, kendati bupati menyodorkan pengeras suara.
Turut hadir pada acara itu, Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jonny Hutasoit, serta Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Rahmat Syah Munthe.
Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, menyampaikan hasil kesepakatan difasilitasi Kemendagri, Rabu 5 Agustus 2020 di Balai Budaya Sidikalang (Foto: Tagar/Robert Panggabean)
Pada temu pers yang diikuti sekitar 25 orang itu, wartawan mengaku kecewa karena Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Rahmat Syah Munthe membatasi wartawan mengajukan pertanyaan.
Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita. Kalau mau seperti ini, apa yang mau kita bina
Rahmat Syah hanya mengizinkan dua wartawan mengajukan pertanyaan. Beberapa wartawan sempat mengangkat jari ketika diminta siapa yang ingin bertanya. Namun Rahmat Syah berdalih pimpinannya punya agenda lain.
Sebagaimana diketahui, ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Dairi memuncak pada acara pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Balai Budaya Sidikalang, Selasa, 7 Juli 2020 lalu. Pelantikan belasan kepala dinas itu sempat dihentikan Wabup Dairi.
Saat acara pembacaan nama Kepala Dinas yang akan dilantik, tiba-tiba Jimmy memasuki ruangan dan naik ke podium. Melalui pengeras suara ia bertanya,”Acara apa ini? Sayang sekali ya, buat kita semua. Kok nggak ada koordinasi,” kata Jimmy saat itu.
Baca juga: Jimmy AL Sihombing, Wakil Bupati Dairi Usia 28 Tahun
Jimmy pun mengarahkan pembicaraannya ke Bupati Dairi. “Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita. Kalau mau seperti ini, apa yang mau kita bina. Boleh harmoni keberagaman kalau di dalam internal saja nggak ada harmoni? Jangan seperti inilah. Saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Undang-undang itu mengatakan, bupati dan wakil bupati itu sama-sama dipilih oleh masyarakat,” lanjutnya.
“Gimana mau mewujudkan visi dan misi, kalau koordinasi saja kita nggak bagus. Ini sudah diumumkan hasil lelang jabatan eselon dua, masa tidak ada tembusan sama sekali sama saya. Jengkol saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Koordinasilah kita yang baik pak bupati. Jangan seperti ini,” katanya.
“Silakanlah, lanjutkan,” tegas Jimmy, sembari turun dari podium. Bupati Dairi tampak diam saja. Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani berusaha menghentikan Jimmy. “Pak wakil, silakan duduk pak wakil,” katanya. Namun, Jimmy tetap melanjutkan langkahnya, meninggalkan lokasi.
Kejadian itu pun viral dan mengundang atensi sejumlah pihak. Di antaranya politikus Senayan asal Kabupaten Dairi, Junimart Girsang. Anggota Komisi II DPR RI itu meminta Mendagri merespons ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Dairi.
Kepada wartawan, Junimart yang merupakan salah satu juru kampanye pasangan Eddy-Jimmy mengaku kecewa. Perubahan yang didamba berbeda dengan yang disajikan. “Saya dan masyarakat bermandi hujan ketika kampanye, tapi beginilah realitasnya,” kata Junimart.[]
