Jakarta - Anggota Komisi V DPR Irwan mengkritik keras upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi di tengah pelarangan mudik. Menurutnya, ini bukti pemerintah tidak fokus menyelamatkan manusia dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Iwan mengatakannya saat Komisi V DPR rapat kerja virtual dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dan Kakorlantas Mabes Polri, Rabu 6 Mei 2020. Tak hanya Iwan, sejumlah anggota Komisi V juga memberondong pertanyaan ke Kemenhub.
"Relaksasi yang dilakukan pemerintah ini, tadi juga sudah disampaikan alasannya bahwa untuk penyelamatan ekonomi republik ini. Itu juga makin menegaskan bahwa memang pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak terlalu fokus pada penyelamatan manusianya," kata Iwan.
Mau apa sih kita ini? Pak Presiden jelas-jelas pidato khusus untuk melarang mudik, tapi kemudian berubah-ubah di lapangan.
Iwan menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas melarang seluruh unsur masyarakat mudik Lebaran tahun 2020. Namun, moda transportasi dilonggarkan Budi Karya mulai besok Kamis 7 Mei 2020. Akibatnya, kata dia, kepala daerah dalam menjalankan tugasnya melawan Covid-19 menjadi bingung lantaran peraturan pemerintah yang berubah-ubah.
Baca juga:
- Ngeyel Mudik, 28 Ribu Kendaraan Dipaksa Putar Balik
- DPR Minta Aturan Lebih Tegas Sikat Pelanggar PSBB
- 703 Kantor Langgar PSBB Jakarta, PDIP Minta Anies Tegas
Kebijakan pemerintah yang berubah itu berada di situasi kepala daerah sedang semangatnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan langkah menutup akses-akses perpindahan orang ke suatu wilayah.
"Mau apa sih kita ini? Pak Presiden jelas-jelas pidato khusus untuk melarang mudik, tapi kemudian berubah-ubah di lapangan. Ini membuat kebingung di daerah sama sekali. Di daerah begitu semangat bagaimana memutus mata rantai pandemi Covid-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup," ujarnya.
Iwan menilai pemerintah kembali mempertontonkan ketidakseriusan dalam menangani persoalan Covid-19 di Tanah Air.
"Tapi hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggungjawab Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini betul-betul tidak serius. Ini membuat saya makin yakin bahwa dua bulan ke depan, dimana puncak pandemi Covid-19 ini benar-benar menjadi sangat rawan bagi republik ini," ucap dia.
Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengatakan pemerintah sudah terlalu percaya diri berencana menerapkan relaksasi bagi moda transportasi di tengah ketatnya daerah-daerah menerapkan kebijakan ketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Padahal, kata dia, daerah-daerah di luar Pulau Jawa terpapar Covid-19 dari luar.
"Di Kaltim semua yang positif itu karena dari luar. Tidak ada klaster lokal di sana. Pemerintah mau apa sebenarnya ini. Ekonomi memang penting, tetapi penyebab semua ini juga karena pandemi covid-19," kata dia.
Politikus Partai Demokrat ini berharap pemerintah dapat menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
"Kita berharap Pemerintah benar-benar fokus. Sesuaikan kata dengan perbuatan. Kita ingin pemerintah ini betul-betul bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah," ucap Irwan.
Menurut Iwan, bila benar diterapkan, imbas dari kebijakan pemberian izin operasi berbagai transportasi ke luar daerah yang diungkapkan Menhub Budi Karya agar perekonomian nasional tetap berjalan akan dirasakan di luar wilayah Jakarta.
"Kalau relaksasi ini kemudian berjalan mulai besok, saya tidak tahu lagi bagaimana penambahan-penambahan pasien yang positif. Ya tentunya yang menjadi korban adalah daerah-daerah di luar Jakarta," ucap Irwan.
