Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menyebut perlu keserempakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah soal kebijakan pelarangan mudik. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu, 2 Mei 2021.
Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua.
Menurutnya, sebagai bencana non-alam nasional, penanganan pandemi Covid-19 perlu diikuti dengan kebijakan satu komando yaitu dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Pemda perlu menyesuaikan langkah berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto:Tagar/Kemendagri)“Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” tutur Mendagri.
Terkait kebijakan pelarangan mudik, Mendagri menegaskan hal itu untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan virus.
- Baca juga : Gubernur Papua Dideportasi, Tito Karnavian: Sangat Memalukan
- Baca juga : Tito Karnavian: Tangani Konflik Horizontal Perlu Keterlibatan Semua Unsur
Alih-alih merayakan hari raya bersama, Mendagri juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan bersabar untuk sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran Covid-19.
“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” tegasnya. []
