Jakarta, (Tagar 29/3/2019) - Dinilai dekat dengan milenial, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menebar beragam komitmen memajukan Indonesia.
Umur partai besutan Ketua Umum PSI Grace Natalie itu memang baru seumuran jagung, tetapi komitmen terkait gagasannya banyak menyeruak jelang Pemilu 2019 berlangsung.
Sejumlah gagasan PSI sempat membuat pro-kontra. Masyarakat pun ikut menyorotnya. Salah satunya terkait pemikiran soal larangan poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara.
Selain itu, berikut Tagar News rangkum gagasan PSI yang sempat ramai dibicarakan masyarakat.
1. PSI Menolak Perda Berbau Agama di Daerah
PSI sempat melontarkan gagasan menolak perda yang berbau agama di berbagai daerah, yaitu terkait injil dan syariah. Wacana ini lantas menuai pro dan kontra karena sejumlah daerah telah menerapkan perda tersebut, sebut saja salah satunya Aceh dengan syariat Islam.
PSI meluncurkan gagasan itu berdasarkan rentetan masalah terkait intoleransi di Indonesia. Menurut penilian PSI, perda yang diskriminatif dianggap melahirkan kondisi sosial dan politik yang tak stabil.
Jika PSI lolos ke parlemen, PSI mengaku bakal menolak perda berbau agama hingga ke tingkat DPRD. Terkait hal itu, masih dalam kaitan jika PSI lolos parlemen, kepala daerah bakal diminta untuk evaluasi perda agama.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie didampingi Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany memberikan keterangan pers terkait sikap partai pada Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Sabtu (11/8/2018). PSI menganggap cawapres ideal bagi Joko Widodo adalah Mahfud MD, tapi dengan hasil keputusan bersama koalisi partai pendukung yang menetapkan Ma'ruf Amin sebagai cawapres, PSI tetap mendukung petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019. (Foto: Ant/Indrianto Eko Suwarso)
2. PSI Larang Poligami bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
Larangan poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) yang diserukan PSI menuai kritik keras serta penolakan oleh sejumlah pihak, salah satunya Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI).
SKPI menyikapi gagasan yang diusung PSI ini tidak mencermati syariat Islam. Bahkan gagasan itu disebutkan SKPI telah melecehkan firman Allah yang tertuang dalam Alquran.
Baca juga: Prabowo, Sandiaga dan Andi Arief Diganjar Penghargaan Kebohongan Awards
SKPI menjelaskan poligami itu adalah bagian dari syariat Islam yang sudah ditetapkan menurut Alquran dan sunnah dan ijma para ulama. Untuk itu, syariat poligami tersebut berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir.
PSI tak ambil pusing, gagasan tentang larangan poligami diwujudkan terlebih dahulu dari internal partai, baik pengurus, caleg dan kader PSI. Hal itu ditegaskan dalam tata tertib partai di Peraturan Organisasi Bab I Pasal 5 Poin 2.c.
Kemudian PSI ingin mendorong larangan poligami melalui revisi atas UU Perkawinan tahun 1974. Larangan ini diberlakukan khusus untuk pejabat publik di eksekutif, yudikatif, legislatif dan ASN.
3. PSI Ingin Ada Pemangkasan Anggaran Lembaga Legislatif dan Partai Politik
Gagasan pangkas anggaran lembaga legislatif dan partai politik dari PSI mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Gebrakan tersebut dinilai bisa membuat anggota legislatif lebih efektif dan efisien.
Alasan usulan pemangkasan anggaran DPR itu dicetuskan karena PSI menilai banyak terjadi pemborosan anggaran di DPR, di antaranya anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri, pembiayaan lumpsum sampai masa reses. Maka dari itu, PSI menyarankan pemerintah untukmerevisi PP no 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yakni pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil atau at cost.
Dalam hal ini, PSI juga ingin berkomitmen memberantas korupsi yang hingga sekarang masih menjadi persoalan. Bentuk persoalannya beragam, bisa dari tingkat rekruitmen kader partai politik yang kadang bernuansa mahar politik.
Baca juga:
- Bela Poligami PA 212 Polisikan Grace Natalie, Jubir PSI: Otoriter!
- Prabowo, Sandiaga dan Andi Arief Diganjar Penghargaan Kebohongan Awards
- PSI ke Andi Arief: Pecandu Membangkitkan Kepercayaan Diri dengan Menyalahkan
