Padang - Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), resmi menyampaikan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Dua hal yang akan dipertanyakan wakil rakyat, yakni soal perjalanan dinas luar negeri dan terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Interpelasi yang diinisiasi fraksi Gerindra ini bertujuan untuk mengentalkan fungsi DPRD.
Tiga fraksi itu yakni fraksi Gerindra, Demokrat, dan fraksi Golkar. Fraksi Gerindra menyatakan pengajuan interpelasi dengan mencantumkan tanda tangan basah oleh 13 anggota DPRD.
Kemudian 10 anggota DPRD dari Demokrat yang diwakili Sekretaris Fraksi M. Nurnas, dan 10 orang anggota DPRD dari Golkar diwakili Sekretaris Fraksi, Afrizal. Usulan interpelasi ini diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
"Interpelasi yang diinisiasi fraksi Gerindra ini bertujuan untuk mengentalkan fungsi DPRD. Menurut kami, interpelasi itu juga terhadap hal yang dianggap vital," kata Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, Rabu 22 Januari 2020 di Padang.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan setelah menerima berkas tersebut pihaknya akan dilakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan termasuk tandatangan basah yang diberikan pihak-pihak terkait.
"Apakah benar melakukan tanda tangan di sana atau tidak. Setelah itu kami akan rundingkan dengan pimpinan kapan nantinya badan musyawarah untuk mengagendakan rapat paripurna," tuturnya. []
