Thoriqoh: Penerimaan Retribusi Harus Dimaksimalkan

Thoriqoh Nashrullah Fitriyah menuturkan masih banyak sumber pendapatan asli daerah atau PAD potensial.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN Thoriqoh Nashrullah Fitriyah. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Thoriqoh Nashrullah Fitriyah menuturkan masih banyak sumber pendapatan asli daerah atau PAD potensial yang bisa dimaksimalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sektor retribusi ini sebenarnya sangat potensial dan bisa besar.

“PAD Provinsi Jawa Barat masih ditopang pajak, terutama PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. Padahal masih banyak sektor potensial yang bisa dibidik Pemprov Jabar,” tuturnya kepada Tagar, Bandung, Selasa 26 November 2019.

Sumber pajak potensial yang masih harus ditingkatkan tersebut, kata Thoriqoh, salah satunya sektor retribusi. Retribusi dari jasa umum, jasa usaha maupun retribusi perizinan tertentu. Terutama retribusi usaha, seperti retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi dan olahraga, tempat parkir dan jenis-jenis retribusi usaha lainnya yang diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap PAD apabila lebih ditingkatkan.

“Sektor retribusi ini sebenarnya sangat potensial dan bisa besar. Contohnya, apabila Pemprov Jabar mau melirik lahan-lahan milik daerah yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan atau disewakan bisa menjadi lahan produktif. Disitu kan bisa sharing provit,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Thoriqoh, disaat ada upaya peningkatakan retribusi dari semua jenis retribusi yang ada, dan yang bisa dimaksimalkan harus dibarengi pula dengan pengawasan ketat.

“Retribusi ini kalau dimaksimalkan, saya yakin nilainya cukup besar. Tapi ya, harus ada pengawasan. Jangan seperti retribusi dari salah satu Islamic Center di Jabar, 1 tahun hanya Rp60 juta. Seharusnya bisa Rp3 miliar untuk 1 tahun, karena disitu banyak yang menikah, banyak orang yang menyewa,” ucap dia.

Thoriqoh menambahkan, upaya memaksimalkan sumber PAD lain selain pajak salah satunya retribusi harus segera Pemerintah Provinsi Jawa Barat lakukan. Hal ini mengingat sektor penerimaan dari pajak terutama pajak kendaraan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

“Perlu ada inovasi dan terobosan untuk membuka peluang sumber penerimaan lain, atau memaksimalkan yang sudah ada. Sehingga, PAD kita tak hanya tergantung dari pajak kendaraan bermotor,” ujar dia. []

Berita terkait
‎Tolak Retribusi Naik, Pedagang di Tegal Stop Jualan
Mereka memilih menggelar demo menolak kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menaikan retribusi sewa kios.
Pajak dan Retribusi BUMD Belum Dongkrak PAD Jabar
PAD Provinsi Jabar dari sektor pajak, retribusi daerah sampai deviden BUMD sampai saat ini belum banyak mendongkrak PAD di APBD 2019 Perubahan
Terpilih di Pilwalkot, Appi-Cicu Akan Hapus Retribusi Sampah
Dihadapan ratusan warga, Cicu menjelaskan kelak jika diamanahkan memimpin Kota Makassar bersama pasangannya Munafri Arifuddin, ia akan menghapus retribusi sampah
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.