Bandung - Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat mempertanyakan sektor pajak, retribusi daerah hingga deviden BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang sampai saat ini belum banyak mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di APBD 2019 Perubahan.
“Perolehan PAD belum maksimal. Saya masih melihat ada potensi yang perlu digali. Sehingga PAD bisa jauh lebih meningkat lagi,” tutur Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga, saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa 27 Agustsu 2019.
Menurut Yod, Fraksi Golkar menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memaksimalkan sektor yang sebenarnya sangat potensial untuk peningkatan PAD. Seperti pajak dan retribusi daerah serta BUMD. Sudah saatnya ada upaya dari Pemprov Jabar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tsb.
Memang pendapatan di APBD 2019 perubahan naik, tapi masih dari pajak (motor). “Saya belum melihat ada sektor lain yang dimaksimalakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu harus di jawab gubernur nanti,” kata Yod.
Selain mengkritisi sektor PAD yang belum maksimal, Fraksi Golkar pun mempertanyakan soal bantuan dari Pemerintah Pusat yang masih ada yang belum dibayar seluruhnya atau masih menyisakan piutang. Pihaknya juga mempertanyakan soal hak-hak pegawai karena saat APBD 2019 murni ada penangguhan belanja pegawai untuk biaya BOS yang awalnya untuk 7-10 menjadi 12 bulan. “Sehingga waktu itu akhirnya mengurangi dulu belanja pegawai,” katanya.
Pertanyaannya, menurut Yod, di APBD 2019 perubahan ini apakah belanja pegawai bisa dipenuhi seluruhnya atau tidak? Kemudian apabila dipenuhi seluruhnya, bagaimana untuk pos anggaran BOS dan tunjangan TPP atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Sementara itu, menjawab pertanyaan atau pandangan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2019 akan difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat. “Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan TA 2019 masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jawa Barat,” ujar Kang Emil.
Lebih lanjut Kang Emil menjelaskan, fokus pelayanan dasar masyarakat ini meliputi berbagai kebutuhan, di antaranya percepatan pemberian biaya untuk siswa tidak mampu serta pembayaran premi asuransi warga miskin. "Setelah menanggapi pandangan dari fraksi-fraksi DPRD, kita jawab bahwa APBD Perubahan ini kita fokuskan pada pelayanan dasar seperti pemberian biaya untuk siswa tidak mampu dipercepat, untuk Jamkesmas juga untuk membayar premi asuransi warga miskin, dan lainnya," ujar Emil.
Selain itu, Emil juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah, Faksi PDIP, dan Fraksi PKS terkait kenaikan belanja daerah pada APBD Perubahan 2019. Emil menegaskan bahwa penambahan alokasi pendidikan dan kesehatan akan diprioritaskan untuk pemberian SPP dan DSP siswa miskin, pemenuhan tunjangan guru daerah terpencil (Gurdacil), serta untuk pemenuhan sarana kesehatan.
"Pengalokasian belanja kami pertimbangkan asas keadilan dan pemerataan layanan kepada masyarakat," kata Emil. Emil pun sepakat dengan Fraksi PDIP terkait pemenuhan ruang kelas baru untuk sekolah negeri dan swasta, serta pemberian porsi beasiswa bagi mahasiswa atau pelajar kalangan sosial ekonomi tidak mampu.
Selain itu, terkait pemenuhan alokasi untuk RSUD di enam kabupaten/kota, Pemdaprov Jabar terus mendorong peningkatan rumah sakit rujukan regional, yakni RSUD Gunung Jati, RS Syamsuddin, RSUD Cibabat, RSUD Tasikmalaya, RSUD Karawang, dan RSUD Cibinong.
"Untuk meningkatan akreditasi di enam rumah sakit tersebut, upaya lain juga kami lakukan yaitu peningkatan mutu pelayanan dengan pemenuhan ruang rawat Kelas 3 dan pemenuhan Intensive Care Unit (ICU)," kata Emil.
Emil juga menjelaskan bahwa sumber peningkatan pendapatan daerah terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 826 miliar lebih atau naik 4,5 persen dari APBD murni. []
