Jepara - Kasus HIV AIDS di Jepara capai 1.135 temuan. Jumlah itu, menjadikan Bumi Kartini, sebagai kabupaten dengan jumlah pengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) tertinggi di Jawa Tengah.
Uraian itu muncul, saat diskusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara, bersama DPRD dan Dinas Kesehatan, Selasa malam, 12 November 2019. Kegiatan bertema Jagong Gayeng Bareng Pak Erte itu, mengetengahkan tema "Jepara Darurat HIV AIDS".
Kepala Bidang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jepara, Fakhruddin menyebut, angka itu adalah komulatif antara tahun 1997-2019. Menurutnya, temuan itu berarti dua hal, sebagai peringatan bagi pemerintah dan warga. Di sisi lain, hal itu menunjukan kesadaran warga untuk memeriksakan diri semakin membaik.
"Hal ini juga bermakna, petugas kesehatan dan pihak terkait serius dalam melakukan berbagai macam hal termasuk screening bagi orang-orang yang memunyai risiko tinggi akan penyakit itu," tuturnya.
Selama ini kami mendapatkan bantuan untuk melakukan tugas pendampingan kepada ODHA, akan tetapi jumlahnya tidak seberapa.
Berdasarkan data yang dimilikinya, persebaran HIV AIDS merata di 16 kecamatan. Kecuali Kecamatan Mayong, Welahan, Kalinyamatan, dan Mayong, seluruh wilayah masuki zona merah virus yang menyerang daya imun tubuh itu.
Kecamatan dengan jumlah tertinggi temuan kasus tersebut adalah Bangsri dengan 137 kasus, disusul Kecamatan Kembang 111 kasus, Donorojo 94 kasus, Mlonggo 93 kasus dan Kota Jepara 91 kasus.
Dari jumlah orang yang terjangkit virus itu, 921 diantaranya masih hidup dan memerlukan penanganan khusus. Baik dari segi pengobatan medis ataupun konseling serta peningkatan kualitas hidup.
Ia bahkan memperkirakan, temuan kasus baru akan terus ada selama tiga hingga lima tahun ke depan. Mengingat, masa inkubasi virus yang mencapai 3-10 tahun di dalam tubuh. Karena pada kurun tersebut, orang yang terjangkit bisa saja merasa sehat.
Kami akan kawal persoalan ini.
Di tengah tingginya kasus HIV-AIDS di Jepara, justru dukungan dana untuk penanggulangan penyakit itu dirasa tidak maksimal. Hal itu diakui oleh seorang ODHA sekaligus pendamping sebaya Nurul Saafatun.
Ia berkata, memang sudah ada anggaran untuk penanggulangan HIV-AIDS, namun masih kurang layak.
"Selama ini kami mendapatkan bantuan untuk melakukan tugas pendampingan kepada ODHA, akan tetapi jumlahnya tidak seberapa. Tahun 2020, anggarannya bahkan dipangkas separuh," keluhnya.
Padahal, menurutnya, selama ini pendampingan yang dilakukan telah menampakkan hasil. Hal itu dilihat dari jumlah partisipasi warga berisiko terkena HIV-AIDS yang mulai sadar akan pentingnya pemeriksaan.
Mendapati kenyataan itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat mengaku prihatin. Dia berkata alokasi dana untuk masalah ini, masih kalah jauh dibanding sektor lain.
"Kami akan kawal persoalan ini, nanti di sisi penganggaran supaya teman-teman bisa menyampaikan agar kami sampaikan pada bupati," paparnya. []
Baca juga:
- Penyebaran HIV/AIDS Tertinggi di 10 Provinsi
- Dinkes Pekanbaru Deteksi 176 Kasus Baru HIV/AIDS
- Pemeran Vina Garut Positif HIV, Kenali Tiga Fasenya
