Jakarta - Juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman menyatakan bahwasannya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan jajarannya bisa melakukan komunikasi blusukan, guna menjelaskan seluruh kebijakan pemerintah pusat kepada publik.
"Harapan beliau, kami semua menyampaikan kebijakan beliau melalui komunikasi langsung kepada masyarakat, komunikasi blusukan," ujar Fadjroel dalam webinar Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin secara virtual di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.
Kami ingin kebijakan presiden sampai langsung kepada rakyat di tengah tantangan era disrupsi digital dan maraknya persebaran hoaks.
Menurutnya, komunikasi blusukan ini dalam bahasa keilmuan juga dikenal dengan istilah engagement communication, atau menyampaikan kebijakan melalui komunikasi kepada publik secara langsung dari hati ke hati, serta melakukan komunikasi secara dialogis dengan masyarakat.
Baca juga: Fadjroel Ungkap Peran Penting Influencer era Digital
"Dengan komunikasi blusukan seperti saat ini, kami ingin kebijakan presiden sampai langsung kepada rakyat di tengah tantangan era disrupsi digital dan maraknya persebaran hoaks," kata dia.
Fadjroel menekankan, di masa pandemi Covid-19 ini konsep komunikasi yang dilakukan Presiden Jokowi adalah komunikasi demokratis.
Menurut Komisaris Waskita Karya itu, Presiden Jokowi benar-benar memanfaatkan keberadaan media massa dan media sosial untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye langsung kepada masyarakat.
Sebelumnya, Fadjroel Rachman sempat mengatakan bahwa influencer merupakan aktor digital yang memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik.
Baca juga: Fadjroel Rachman Tegaskan Pilkada 2020 Tak Akan Ditunda
Fadjroel menyebut, para influencer menjadi key opinion leader atau pihak yang berpengaruh dalam pembentuk suatu opini di tengah perkembangan era transformasi teknologi dan demokrasi digital di masa kini.
"Para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital," kata Fadjroel dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 1 September 2020.
Ia meyakini, influencer akan selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga, pada konteks pemerintahan demokrasi kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital.
"Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," ucap Fadjroel. []