Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman diketahui membagikan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, yang berisikan informasi mengenai materi pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum pendidikan.
Dalam rilis pers yang disebarluasakan akun Twitter @fadjroel_, Sabtu pagi, 19 September 2020, diterangkan bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno menjelaskan, pihaknya memang terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan.
Dikatakan bahwa kajian yang terus dilakukan tersebut memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.
Baca juga: Sejarah Kementerian BUMN yang Diusulkan Bubar oleh Ahok
Lebih lanjut Toto menjelaskan, penyederhanaan kurikulum masih tahap awal, karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.
"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," ujarnya.
Dalam hal ini dia perlu memastikan, kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan, serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ucapnya.
Baginya, sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar, sehingga pelajaran tersebut menjadi bagian kurikulum pendidikan. Kemudian, nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa.
Baca juga: Bamsoet Ceritakan Sejarah Perjalanan MPR
Totok menambahkan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organiasi, pakar, dan pengamat pendidikan yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," kata pihak Kemendikbud.
Sebelumnya, wacana penghapusan pelajaran sejarah sempat mencuat dan dikomentari politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko. Dia menyarankan, pelajaran sejarah jangan dihapus di jenjang menengah.
"Pakai pendekatan atau metode baru yang kritis dan analitis. Bukan hapalan. Tujuannya menumbuhkan keterampilan analisis yang holistik dan empati kemanusiaan dari peristiwa-peristiwa masa lalu..Tumbuhkan #KecerdasanSejarah anak muda," cuit @budimansudjatmiko.
Kemudian, politisi Gerindra Fadli Zon berpendapat, seandainya pelajaran sejarah dihapus maka identitas bangsa akan hilang dan Indonesia akan bubar. []
