Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya melakukan sinergi dan koordinasi, bahkan dengan aparat penegak hukum seperti Mahkamah Agung saat memformulasikan kebijakan. Agar pemerintah mengambil kebijakan yang selaras dengan koridor hukum yang ada dalam penanganan krisis Covid-19.
"Karena kita sangat memahami, suatu saat, ini bisa menjadi objek bagi siapa saja, subjek untuk bisa meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,” ucap Sri Mulyani seperti dikutip Tagar dalam keterangan resmi kemenkeu.go.id, Kamis, 27 Agustus 2020.
Permasalahan hukum yang timbul pada saat terjadinya krisis dan atau pasca-krisis biasanya terfokus pada pemahaman mengenai kondisi krisis, definisi keadaan darurat, dan tentang dampak dari krisis tersebut.
Maka dari itu, lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung diharapkan mampu memahami sejak dini kondisi yang sedang berlangsung seperti saat ini. Sehingga hukum yang nanti diberlakukan dalam penanganan kasus bisa komprehensif dan bijaksana.
Selain itu, ia berharap Mahkamah Agung turut bahu-membahu menangani pandemi Covid-19 yang masih akan mengancam seluruh kehidupan masyarakat. Jika langkah-langkah pemulihan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah bisa berjalan dengan kepastian hukum secara efektif dan cepat kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha, mereka tidak hanya bisa bertahan dari Covid-19, tapi juga memiliki kemampuan untuk kembali pulih dari kondisi kedaruratan saat ini.
Menurut dia fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam memberikan nasehat hukum dan pendapat hukum terkait kebijakan pemerintah juga sangat penting. Hal tersebut lantaran pemerintah akan menghadapi banyak sekali situasi yang membutuhkan respon dan sering dihadapkan pada dilema untuk mendapatkan pandangan dan nasehat hukum dari Mahkamah.
Untuk menangani situasi dan kondisi seperi saat ini, kata dia perlu kontribusi seluruh lembaga yudikatif dan khususnya Mahkamah Agung melalui fungsi peradilan. Sebab, keadilan dan kepastian hukum penting apabila sampai terjadi kasus maupun perkara yang berhubungan, tidak hanya dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini, tetapi juga terhadap dampak yang timbul dari kebijakan tersebut.
“Sekali lagi, saya ingin menutup dengan menyampaikan selamat HUT kepada MA yang ke-75 agar terus menjadi institusi judicial yang bisa memberikan keadilan dan kepastian didalam langkah-langkah penanganan krisis Covid dan pemulihan ekonominya,” ujarnya. []
