Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons pemerintah pusat yang mengingatkan pemerintah daerah terus mengampanyekan protokol kesehatan 3M. Ia mengusulkan tiga hal kepada Menko Marves Luhut Pandjaitan.
Pertama mengusulkan agar ada keputusan final istilah prokes untuk disampaikan ke masyarakat. Pasalnya, di Jawa Barat kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada perubahan istilah khawatir masyarakat bingung.
"Kampanye di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana," kata Ridwan Kamil saat mengikuti rakor dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Kedua, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah "new normal" maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.
Kampanye di bawah sudah bukan 3M tapi 5M jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M tidak masalah juga.
“Mohon izin kita hindari juga kata new normal lagi Pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat "new normal" balik lagi ke istilah tahun 2020," katanya.
Ketiga, Gubernur mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat, agar tidak ada perbedaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Ia mencontohkan, disiplin pakai masker dan jaga jarak jika mengacu pada data aplikasi pemantauan, tingkat kedisiplinan warga Jawa Barat dalam memakai masker adalah 86 %, dan menjaga jarak 83 %.
"Namun data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan berada di bawah 75," ujarnya.
Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain- lain. Namun cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data. Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron.
"Mohon izin kepada Kepala BNPB teknologi perlu disinkronisasi," ucap Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, ampuh mencegah penularan Cobid-19. Oleh karenanya sosialisasi dan edukasi tidak boleh berhenti.
"Mengenai kampanye 3M karena ini penting sekali kita lakukan dalam konteks saling mendukung. Jadi saya pikir, kalau kita lihat posisi sekarang ini perlu ada edukasi lebih kepada masyarakat," kata Luhut dalam rakor virtual Kampanye 3M, Jumat, 23 Juli 2021. []