Tak Bisa Jadi ASN, Guru Honerer Datangi DPRD Jatim

Sejumlah guru dan tenaga kependidikan honorer di Jawa timur mendatangi DPRD Jatim menyampaikan aspirasi tak bisa menjadi ASN karena faktor umur.
Sejumlah guru honorer menyampaikan aspirasi ke Komisi E DPRD Jatim, Senin, 13 Juli 2020. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Sejumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK35+) mendatangi DPRD Jawa Timur, Senin, 13 Juli 2020. Mereka memprotes Pemerintah tak mengangkatnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Artono mengatakan perwakilan dari GTKHNK35+ merupakan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun dan umurnya sudah di atas 35 tahun. Mereka meminta rekomendasi kepada Komisi E DPRD Jatim agar berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo supaya GTKHNK35 diangkat menjadi ASN.

Mereka ingin supaya diprioritaskan karena ada pengabdian.

"Mereka sudah mengabdi puluhan tahun, tapi tidak diangkat ASN," ujar Artono, di Surabaya, Senin 13 Juli 2020.

Politisi asal PKS menyebut di Jatim ada 15 ribu GTKHNK yang belum diangkat ASN. Sementara di Indonesia ada 250 ribu. Pengangkatan ASN oleh Pemerintah sebanyak 900 ribu orang beberapa waktu sebelumnya tidak termasuk GTKHNK yang sudah puluhan tahun mengabdi.

"Mereka ingin supaya diprioritaskan karena ada pengabdian," tuturnya.

Selain ingin diangkat ASN, mereka yang umur 35 tahun meminta agar gajinya sesuai dengan UMR Kabupaten/kota yang terkait.

"Misalnya di Surabaya UMR Rp 4 juta, mereka minta digaji 4 juta. Kemudian kalau di Lumajang misalnya UMR Rp 2 juta gajinya itu harus sesuai dengan UMR," kata dia.

Komisi E DPRD Jatim selalu menyampaikan kepada dinas pendidikan dan pemerintah agar guru-guru ini diperhatikan nasibnya. Mengingat mereka mempunyai tugas sangat mulia yakni mendidik masyarakat, generasi bangsa yang cerdas. Maka, untuk memberi rasa keadilan karena telah mengabdi lama, Komisi E menilai sangat layak dibantu dan diberi imbalan.

"Kita tahu ketika ada buruh meminta kenaikan gaji, UMR, mereka juga minta dinaikkan. Lha ini kan sama-sama tenaga kerja juga, ini lebih mulia tugasnya karena mendidik," ucapnya.

Artono berharap agar ada kepedulian untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini bertujuan agar para guru dan tenaga kependidikan bisa mengajar dengan perasaan senang dan tidak khawatir nafkahnya berkurang.

"Karena mereka juga mempunyai anak punya istri yang harus dihidupi," kata dia. []

Berita terkait
Interpelasi, DPRD Jatim Deadline Seminggu Khofifah
DPRD Jatim memberikan waktu seminggu kepada Khofifah menjawab rekomendasi. Rencana ancaman interpelasi hingga PTUN jika rekomendasi tak direspon.
Pro Kontra Wacana DPRD Jatim Interpelasi Khofifah
Komisi C DPRD Jawa Timur melemparkan wacana hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa karena masalah Direksi BPD Jatim.
DPRD Jatim Nilai Risma Lebai Soal Mobil PCR BNPB
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menilai sikap Risma terkait polemik bantuan mobil laboratorium PCR dari BNPD hanya mencari sensasi.
0
Mentan Ajak Ribuan Petani Bersama Antisipasi Krisis Pangan Global
Mentan mengajak semua pihak bersama berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan.