Surabaya - Bantuan dua mobil polymerase chain reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai polemik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah karena mobil bantuan BNPB tersebut dialihkan oleh Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Lamongan dan Tulungagung. Bahkan, video Risma marah tersebut viral di media sosial (medsos).
Wali Kota Surabaya engga usah lebai, bicara baik-baik kan bisa. Kok engga malu dilihat masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menyoroti sikap Risma yang marah karena persoalan mobil laboratorium PCR dari BNPB. Bagi Kodrat, Risma tidak perlu mencari sensasi di tengah pendemi Covid-19 seperti saat ini.
Ia mengaku mobil bantuan dari BNPB bukan untuk dibagi-bagikan, tetapi untuk keliling di sejumlah daerah di Jawa Timur.
“Wali Kota Surabaya engga usah lebai, bicara baik-baik kan bisa. Kok engga malu dilihat masyarakat,” ujar Kodrat saat dikonfirmasi Tagar melalui telepon, Sabtu, 30 Mei 2020.
Kodrat mengaku sudah melakukan kroscek dan hasilnya adalah mobil tersebut adalah bantuan dari BNPB untuk Pemprov Jatim. Hal itu berdasarkan surat permohonan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tanggal 11 Mei 2020 kepada BNPB untuk dikirim bantuan mesin RT-PCR 15 Unit dan 3500 Catride untuk rumah sakit.
“Mobil tersebut memang bukan untuk diberikan ke kota Surabaya, tapi untuk Pemprov yang bisa digunakan di seluruh Jawa Timur termasuk Surabaya,” ujarnya.
Kodrat menilai tindakan emosional Risma hingga viral di medsos itu punya maksud tertentu. Dugaan Kodrat adalah agar masyarakat tidak menyalahkan Risma karena jumlah pasien positif dan PDP di Surabaya terus melonjak.
“Jangan salahkan masyarakat kalau menganggap cara seperti itu (marah-marah) dianggap lebai dan untuk mengalihkan isu soal tingginya angka penderita Covid-19 di Kota Surabaya,” tuturnya.
Kodrat menyatakan perlu dilakukan saat ini adalah sinergi yang baik antara pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Jatim.
"Jangan sampai pemimpin bertengkar, rakyat jadi korban,” kata dia.
Tanggapan berbeda disampaikan anggota DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. Ia mengkritisi perlakuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Percepatan Covid-19 Jawa Timur yang mengalihkan mobil laboratorium PCR dari BNPB ke daerah lain.
"Mereka mengalihkan mobil PCR ke daerah lain yang angka kasus Covid-19 di bawah Surabaya," ujar Syaifuddin Zuhri.
Ia menilai seharusnya Pemprov Jawa Timur menempatkan Surabaya dalam prioritas karena jumlah kasus Covid-19 cukup tinggi di Jawa Timur.
"Preseden dipindahnya mobil tes PCR dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur," tuturnya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menambahkan seharusnya Pemprov Jatim mendukung penuh Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Anas Karno mencontohkan beberapa komentar dikeluarkan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur seperti menyebut Surabaya seperti Wuhan Baru.
"Pernyataan itu seperti meneror warga Surabaya, tanpa ada tindakan konkrit dari Pemprov untuk memberi prioritas kepada Surabaya," kata dia.
Anas pun mempertanyakan motif Pemprov Jatim yang tidak menjadikan Surabaya prioritas, khususnya dalam pemeriksaan PCR secara massal. []
