Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengizinkan reklamasi di lokasi yang terlarang dijadikan reklamasi. Larangan itu dibuat oleh Anies Baswedan sendiri ketika mencabut izin reklamasi 13 pulau di perairan Teluk Jakarta.
"Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau termasuk Pulau K terus tiba-tiba Pergub (Peraturan Gubernur) memberikan izin terkait pembangunan di Pulau K," kata pengamat tata kota Yayat Supriatna kepada Tagar, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.
Izin pembangunan Pulau K dibuat oleh Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama ketika memimpin Jakarta. Tapi Ahok tersingkir oleh Anies Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.
Ketika melwan Ahok di Pilgub, Anies berjanji menghentikan proyek reklamasi termasuk Pulau K. Pulau yang dikerjakan di bawah pengembang PT Pembangunan Ancol ini akhirnya dicabut izinnya oleh Anies Baswedan pada 2018.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pengadilan membatalkan izin Pulau K dan meminta Pemerintah Jakarta menundanya sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap.
Tapi pada akhir Februari silam, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengeluarkan izin perluasan daratan di perairan Teluk Jakarta kawasan Ancol. Perluasan daratan mencakup Dunia Fantasi dan Taman Impian ANcol Timur, masing-masing 35 dan 120 hektere.
Yayat menilai lokasi yang ditunjuk Anies sama saja dengan wilayah Pulau K. Anies sendiri yang melarang reklamasi di lokasi itu.
"Coba tunjukkan kalau itu (rekalmasi Ancol) berada di lokasi lain (berbeda dengan Pulau K). Lokasi keduanya sama, di peta sama," ujarnya.
Baca juga:
- Dokter Epidemiologi UI Kritik Car Free Day Jakarta
- Dokter UI Koreksi Uraian Anies Baswedan Soal Corona
- Jokowi Ogah Terjebak Dilema Kesehatan atau Ekonomi
Anies menerbitkan izin perluasan Dunia Fantasi dan Taman Impian Ancol Timur, masing-masing 35 dan 120 hektare. Anies berdalih ingin memanfaatkan daratan yang muncul akibat penumpukan lumpur dari pengerukan sungai dan waduk di Jakarta. Pemerintah Jakarta tak ingin membiarkan begitu saja 3,4 juta meter kubik lumpur yang kini berubah menjadi daratan seluas 20 hektare di Ancol Timur.
Yayat bisa memahami tujuan pemanfaatan itu. Namun ia mengkritik cara Gubernur yang tidak konsisten dengan aturan. Reklamasi di Ancol itu tak termuat dalam Peraturan Daerah Jakarta Tentang Rencana Detail Tata Ruang.
"Seharusnya sebagai kepala daerah Anies Baswedan menjadi contoh," ujar dosen Universitas Trisakti Jakarta ini.[]
