Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbaru terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Riset itu termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang menyangkut Pemilihan Legislatif.
Hasilnya, sebanyak 68-69 % warga menganggap pemilu berlangsung jujur dan adil (jurdil), sedangkan sisanya sebanyak 27-28 % beranggapan sebaliknya.
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, anggapan Pemilu 2019 tidak berlangsung jurdil, berlawanan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia. Dia juga menegaskan kalau hasil tersebut tidak banyak berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019.
"Anggapan bahwa Pemilu 2019 tidak berlangsung jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia," kata Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar, Senin 17 Juni 2019.
"Pada 2009, yang menilai pemilu berlangsung jurdil mencapai 67 % dan pada 2014 mencapai 70,7 %," ujar dia.
Survei juga menunjukan mayoritas rakyat menilai positif kondisi bangsa dan demokrasi Indonesia. Sekitar 66 % rakyat menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia, sementara 77 % warga menyatakan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan demokratis.
Kendati demikian, hasil survei yang dilakukan SMRC sepanjang 20 Mei hingga 1 Juni 2019, melibatkan sebanyak 1220 responden yang ditarik secara acak dari seluruh Indonesia dengan margin of error 3,05 % ini menunjukan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan demokrasi secara umum.
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas (Foto: Tagar/Fetra Tumanggor)
Jika pada April 2019 tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan demokrasi mencapai 74 %, pada Juni 2019 turun menjadi 66 %. Penurunan merupakan imbas dari terjadinya kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang memakan korban jiwa.
Beberapa indikator juga menjadi penilaian warga masyarakat terhadap kualitas demokrasi, antara lain,
Sebanyak 43 % warga menganggap saat ini masyarakat sering takut bicara politik, sementara pada 2014 angkanya hanya 17 %. Sebanyak 28 % warga menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi, sementara pada 2014 angkanya juga 28 %.
Sebanyak 38 % warga menilai saat ini warga sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum, sementara pada 2014 angkanya hanya 24 %.
Sebanyak 21 % warga menilai saat ini warga sering takut ikut organisasi, sementara pada 2014 angkanya hanya 10 %, dan sebanyak 25 % warga menilai saat ini warga sering takut menjalankan agama, sementara pada 2014 angkanya hanya 7 %.
Warga yang menilai kondisi politik saat ini buruk juga mengalami peningkatan dibandingkan 2014. Sekitar 33 % warga saat ini menganggap kondisi politik Indonesia buruk, sementara pada 2014 angkanya hanya mencapai 20 %.
Namun begitu, adanya penurunan persepsi tentang kualitas demokrasi dan kondisi politik ini ternyata tidak berdampak serius terhadap persepsi publik mengenai kondisi ekonomi, penegakan hukum, dan keamanan.
Survei SMRC menunjukkan hanya 17 % warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk, hanya 21% warga yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk, dan hanya 16 % warga yang menganggap kondisi keamanan buruk.
"Yang menggembirakan, secara umum publik belum menyerah dengan prinsip-prinsip demokrasi," kata dia.
Survei SMRC menunjukkan 82 % warga menganggap demokrasi adalah pilihan sistem terbaik, 86% warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91 % warga menganggap penting kebebasan untuk mengeritik pemerintah, 97 % warga menganggap penting pemilu yang bebas dan adil, dan 86 % warga memilih sistem demokrasi dibandingkan sistem yang lain.
Baca juga:
- SMRC, Mengemban Tradisi Survei Opini Publik di Indonesia
- Menelusuri di Mana Survei Internal BPN, Berapa Persen Prabowo Unggul?
- LSI Mengubah Tradisi Survei, Riset Sosial Menjadi Headline
