Suarakan 'Jantung dari Pekerja', Demo Buruh Kondusif

Ribuan massa tergabung dalam aliansi buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan yang mereka sebut jantung dari pekerja.
Buruh menggelar aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta - Demonstrasi kembali berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 2 Oktober 2019. Ribuan massa tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turun ke jalan menyuarakan tuntutan yang mereka sebut 'jantung dari pekerja'.

"Tiga isu ini sangat luar biasa buat buruh. Karena ini merupakan atau menjadi jantungnya buruh,"  kata Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSPKEP) DKI Jakarta, Tohenda kepada Tagar di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2019.

Toheda kemudian membeberkan tiga tuntutan yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kalau bisa iuran (BPJS) jangan dinaikkan, tetapi pelayanan harus lebih dimaksimalkan.

Adapun yang pertama penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan meminta mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang pengupahan.

"Kami meminta DPR RI agar merevisi UU 13 2003 tentang ketenagakerjaan, meminta kepada Jokowi untuk menolak kenaikan BPJS dan meminta mencabut PP 78," kata dia.

Terkait UU yang dinilai paling krusial adalah, UU nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Dia mengatakan, jika pasal ini dihapus, maka, buruh tidak akan memiliki masa depan yang baik.

"Selama ini pesangon merupakan andalan buruh ketika mereka pensiun ataupun di PHK. Nah, kalau pasal ini hilang, maka buruh tidak akan mempunyai masa depan yang baik," ucapnya.

Buruh Demo DPRMassa buruh yang ingin berunjuk rasa depan gedung DPR/MPR tertahan di depan restauran Pulau Dua, Jakarta, Rabu (2/10/2019). (Foto: Antara/Genta Tenri Mawangi)

Selanjutnya, dia mengaku jaminan pensiun itu tidak begitu maksimal untuk diterapkan oleh pemerintah. Pasalnya, jaminan tersebut diatur berdasarkan upah maksimal tujuh juta.

"Itu pun manfaatnya hanya 15 persen. Kalau disuruh memilih, lebih baik jaminan pensiun atau pesangon. Kami lebih memilih pesangon, karena selama ini teman-teman lebih merasakan manfaat jaminan pesangon," kata dia.

Terkait kenaikan BPJS pun diungkapkannya, bukanlah menjadi solusi yang baik bagi masyarakat. Dia menambahkan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih baik digunakan untuk BPJS.

"Kita melihat bahwa defisit APBN tentang BPJS itu bukan solusi dari menaikkan iuran. APBN yang selama ini kurang maksimal, lebih baik dananya dialihkan ke BPJS. Karena selama ini kita tahu bagaimana pelayanan BPJS. Saya pikir pemerintah harus mengkaji ulang terkait kenaikan BPJS," katanya.

Kemudian, dia mengatakan, kinerja BPJS selama ini kurang begitu maksimal. Sebaiknya dikatakan Tohenda, Dirut BPJS Kesehatan harus lebih peka terhadap apa yang dialami masyarakat ketika menggunakan BPJS untuk perobatan.

"Selama ini kurang maksimal. Banyak pasien yang disuruh pulang. Belum sembuh disuruh pulang, dengan alasan kamar penuh. Dirut BPJS harus melihat ke lapangan. Selama ini banyak pasien-pasien yang ditolak, ketika mereka menggunakan BPJS," ujar dia.

"Kalau bisa iuran jangan dinaikkan, tetapi pelayanan harus lebih dimaksimalkan," ujar dia.

Massa buruh yang berdemonstrasi buruh sejak pukul 08.00 WIB itu akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pada pukul 13.00 WIB.

Berita terkait
Polda Metro Jaya Apresiasi Demonstrasi Buruh Di DPR
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengapresiasi demonstrasi ribuan buruh di DPR, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Ribuan Buruh di Sumut Demo Tolak UU Ketenagakerjaan
Buruh melakukan aksi ke DPRD Sumatera Utara. Polda Sumateta Utara siap melakukan pengawalan.
Massa Buruh Negosiasi Ingin Bertemu Puan Maharani
Massa buruh dari berbagai serikat pekerja yang ingin berdemo di depan gedung DPR/MPR tertahan di depan Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.