Jakarta - Defisit anggaran yang membengkak masih menjadi momok bagi pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan, realisasi belanja negara yang lebih tinggi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit.
Hingga 31 September 2020, APBN mengalami defisit Rp 682,1 triliun, atau 4,16 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Ini masih sesuai dengan yang ada di dalam Perpres 72 dari tren kita,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020 seperti dikutip dari Antara.
Defisit di berbagai negara lain mencapai di atas belasan dan 20 persen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, defisit 4,16 persen itu terjadi karena realisasi penerimaan negara yang hingga September sebesar Rp1.159 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp1.841,1 triliun. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.159 triliun berasal dari penerimaan perpajakan Rp 892,4 triliun atau 63,5 persen terhadap target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 1.404,5 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terkontraksi 14,1 persen (yoy) persen dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.039,46 triliun. Kemudian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga September 2020 adalah Rp 260,9 triliun atau 88,7 persen terhadap target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 294,1 triliun.
Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 13,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 301,82 triliun. Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 483,9 persen atau dari Rp 0,97 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.
Pada bagian lain, realisasi belanja sebesar Rp 1.841,1 triliun hingga September 2020 telah mencapai 67,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 2.739,2 triliun. Realisasi tersebut meningkat 15,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 1.594,66 triliun.
Realisasi belanja Rp 1.841,1 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 1.211,4 triliun atau 61,3 persen dari target sebesar Rp 1.975,2 triliun. Rinciannya belanja Kementerian/Lembaga Rp 632,1 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp579,2 triliun.
Belanja K/L itu telah mencapai 75,6 persen dari target sebesar Rp 836,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 50,9 persen dari target yaitu Rp 1.138,9 triliun.
Selain itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 629,7 triliun atau 82,4 persen dari target mencapai Rp 763,9 triliun. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 572 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 57,7 triliun.
“Defisit di berbagai negara lain mencapai di atas belasan dan 20 persen. Jadi defisit Indonesia 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III diperkirakan kontraksi antara minus 2 persen sampai minus 0,6 persen, kita harap Indonesia jauh lebih baik,” kata Menkeu Sri Mulyani. []
- Baca Juga: Alasan Sri Mulyani Sebut Outlook Global 2020 Lebih Baik
- Sri Mulyani Tolak Usulan Pajak Mobil Nol Persen Tahun Ini
- Sri Mulyani: Lawan Covid-19 Melalui Kolaborasi Internasional