Sri Mulyani Lantik 3 Staf Ahli, 2 Terkait Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik tiga staf ahli (pejabat pemimpin tinggi madya) dan empat inspektur (pejabat pemimpin tinggi pratama).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan payung hitam di halaman Istana Negara menuju Kantor Presiden untuk sidang kabinet pertama 2020, Senin, 6 Januari 2020. (Foto: Facebook/Sri Mulyani Indrawati)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik tiga staf ahli (pejabat pimpinan tinggi madya) dan empat inspektur (pejabat pimpinan tinggi pratama). Ketiga staf ahli itu yakni Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Sri Mulyani mengatakan tantangan bagi Kementerian Keuangan untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara dan menjaga keuangan negara semakin sulit. Pertama dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah harus terus-menerus mampu mendesain dan melakukan komunikasi, serta bekerja sama dengan DPR yang memiliki hak budget.

Menurutnya, pemerintah harus bisa melakukan dan memutuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan kondisi nasional yang sangat dinamis. Dari sisi kebutuhan, pemerintah membuat dan mendesain kebijakan fiskal untuk bisa menjalankan tugas stabilisasi. “Dalam lingkungan global dan ekonomi yang terus bergejolak atau memiliki dinamika yang sangat tinggi, ini bukan tugas yang mudah” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kita terus mengawal poion ketiga Visi Presiden yakni mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.

Sri Mulyani mengharapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan menindak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Isu terkait shortfall (kekurangan penerimaan) pajak, omnibus law perpajakan, pajak e-commerce (pajak bisnis online) harus terus dipantau dan diantisipasi.

Selain itu, pelaksanaan pemberian insentif fiskal demi meningkatkan investasi yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus tetap diawasi agar dapat berjalan sesuai dengan koridor kebijakan fiskal yang telah disusun untuk mencapai target APBN 2020. "Kita juga terus mengawal poin ketiga Visi Presiden yakni mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan," ungkap Menkeu.

Untuk Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sri Mulyani menekankan agar dapat berkolaborasi dan terus menjaga APBN dari hulu ke hilir. Mulai dari penyusunan hingga implementasi APBN, termasuk mengawal redesign pengeluaran negara. Manfaat APBN harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan mensejahterakan masyarakat.

Sri Mulyani juga memperkenalkan lima Staf Khusus Menteri Keuangan dan dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan. Lima Staf Khusus Menteri Keuangan dimaksud yaitu:

1. Mohamad Al-Arief, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis;

2. Bobby Achirul Awal Nazief, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;

3. Masyita Crystalin, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi;

4. Titik Anas, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional;

5. Candra Fajri Ananda, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral.

Sementara itu, dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan, yaitu:

1. Mirza Adityaswara, sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan; serta

2. Kiki Verico, sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional.

Kepada pejabat Eselon II yang baru dilantik, Menkeu menghendaki agar dapat membantu para pegawai untuk terus menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi menjaga kredibilitas dan citra Kementerian Keuangan di mata publik. “Lakukan segala sesuatu setiap hari sebaik mungkin seolah-olah besok tidak ada lagi hari”, ucap eks Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) itu. []

Baca Juga:

Berita terkait
Jiwasraya vs Honorer, Sri Mulyani Pilih Mana?
Pengangkatan tenaga honorer atau penyelesaian kasus Jiwasraya menurut Sri Mulyani masing-masing mempunyai prioritasnya tersendiri.
Sri Mulyani Ogah Tanggapi Wacana OJK Kembali ke BI
Menkeu Sri Mulyani tak menanggapi wacana Komisi XI DPR yang berniat mengembalikan OJK ke Bank Indonesia, karena kasus Jiwasraya.
Firli Bahuri Temui Sri Mulyani Bicarakan Pegawai KPK
Ketua KPK Firli Bahuri menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani membicarakan beberapa hal terkait UU Nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.