Sri Mulyani Desain Ulang Program Bansos, Loh Kenapa?

Menkeu Sri Mulyani Indrawati Kemenkeu dan Bappenas akan mendesain ulang berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin.
Warga penerima manfaat bantuan sosial tunai difoto petugas di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Bansos berupa uang tunai Rp 600 ribu per KK per bulan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dampak pandemi Covid-19 selama tiga bulan ke depan. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman/aww)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendesain ulang berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu.

Program bansos yang akan digabung di antaranya belanja keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan untuk putra-putra dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan subsidi listrik serta LPG. 

“Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga enggak bisa disinkronkan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja 1 Reformasi Penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Desain ulang program bansos, kata dia diperlukan agar bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk masyarakat miskin terdistribusi lebih cepat dan tepat sasaran. Di samping memudahkan karena bantuan kepada masyarakat miskin dapat terintegrasi. 

"Itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya. Sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning”, tuturnya.

Sri Mulyani menuturkan berbagai tantangan semenjak adanya reform dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran memunculkan inisiatif untuk melakukan redesigning sistem penganggaran.

Program bansos termasuk salah satu program yang didesain ulang dalam RAPBN 2021. Berdasarkan hasil desain penganggaran, Kemenkeu sepakat mengurangi tujuh program, yakni dari 12 program menjadi 5 program.

Menkeu berharap desain ulang RAPBN 2021 ini akan membuat program pemerintah lebih terukur dan sinergis sehingga membangun money follows program di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. 

“Jadi tujuan kita untuk meredesain sistem penganggaran, adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini, yaitu membangun money really follows program," tutur dia. []

Berita terkait
Aduh, Kata Sri Mulyani PSBB Bikin Ekonomi RI Minus
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga 3,1 persen karena PSBB di sejumlah daerah.
Sri Mulyani Minta Intern Ikut Kawal Dana Covid-19
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengharapkan adanya pengawasan intern, baik dari Inspektorat Jenderal maupun BPKP agar dana penanganan Covid-19 tepat.
Kata Sri Mulyani Aktifitas Ekonomi Tergerus Covid-19
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi virus corona atau Covid-19 menggerus aktifitas ekonomi secara signifikan.
0
Kesengsaraan dalam Kehidupan Pekerja Migran di Arab Saudi
Puluhan ribu migran Ethiopia proses dideportasi dari Arab Saudi, mereka cerita tentang penahanan berbulan-bulan dalam kondisi menyedihkan