Jakarta - Ekonom atau Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) menilai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati masih memiliki tugas besar di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dalam periode pertama Presiden Jokowi, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini punya pekerjaan rumah terutama dalam memenuhi target penerimaan negara khususnya pajak. Peneriman pajak masih belum sesuai harapan.
"Di periode kedua ini kemampuan beliau juga nampaknya belum terlihat, terutama dalam konteks menggaet penerimaan negara," kata Yusuf saat dihubungi Tagar, Kamis, 1 Oktober 2020.
Akan banyak kebutuhan belanja yang membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit pula.
Terlebih, kata yusuf, tugas Sri Mulyani sebagai petahana cukup besar untuk mengelola keuangan negara. Salah satu PR yang mungkit perlu diingat yaitu kelanjutan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Salah satu tujuan dari pengampunan pajak pada saat itu yaitu bagaimana mengelola database perpajakan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia," ucap Yusuf.
Namun dilihat sampai tahun lalu, kata dia, progress tax ratio Indonesia tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Progress tax ratio Indonesia berjalan lambat di kisaran 11 persen. Di sisi lain kemampuan belanja semakin meningkat," ujar Yusuf. []
Di luar PR berat tersebut, kata Yusuf, ada catatan positif untuk Sri Mulyani karena berhasil menggoalkan pajak digital yang sudah menjadi wacana lama. Menurutnya, ini sedikit memberikan harapan akan perluasan basis pajak, terutama setelah pandemi selesai.
"Akan banyak kebutuhan belanja yang membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit pula," tutur Yusuf.
Sebelumnya Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak di Semester I-2020 masih tercatat minus 12%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Menkeu juga mengungkapkan bahwa berdasarkan jenis pajaknya terjadi pelambatan kontraksi yang terlihat di Juni lalu.
Disebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir juni 2020 tercatat senilai Rp 531,7 triliun atau 44,4 persen terhadap target APBN 2020 sesuai Perpres 72 tahun 2020. Pemerintah menargetkan peneriman pajak mencapai Rp 1.198,8 triliun. []
- Baca Juga: Soal Resesi, Rizal Ramli: Sri Mulyani Banyak Bohongnya
- Masuk Pintu Resesi, Sri Mulyani Ribut Utang Bambang Trihatmodjo
