Yogyakarta - Tunggakan BPJS Kesehatan di rumah sakit yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai Rp 564 miliar. Rumah sakit mengalami kesulitan operasional, termasuk dalam melayani pasien.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan nominal tunggakan di rumah sakit tersebut terbilang besar sekali. Tunggakan berlangsung dengan waktu dan masalah yang berbeda-beda. "Ada yang sejak Juni, Mei, April belum dibayarkan, beda-beda," katanya di Yogyakarta, Minggu, 17 November 2019.
Politikus PKS itu mengatakan layanan kesehatan tidak boleh berhenti meski tunggakan BPJS Kesehatan sangat tinggi. "Dua langkah solusi yang perlu seger diambil," kata dia.
Pertama menyiapkan jaring pengaman kesehatan untuk warga DIY. Ia mendorong adanya keberpihakan kebijakan dan anggaran dari Pemda DIY kepada siapa pun yang sakit dan yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.
"Perlu disiapkan kebijakan dengan harapan setiap yang sakit langsung bisa mengakses jaminan kesehatan. Ini akan dilakukan dengan cara mendorong Jamkesos (jaminan kesehatan sosial). Anggaran Jamkesos sudah ada, 2020 akan ditambahkan," kata Huda.
Dia mengatakan, resiko besar terkait membengkaknya angka kemiskinan akan mengancam DIY jika tidak ada langkah solusi. Sebab, dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS maka diprediksi perhitungan peserta orang miskin yang dibayar melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) di DIY pada tahun 2020 tidak terjamin lagi.
"Di 2020 nanti mereka tidak terjamin lagi karena pemerintah tidak mau membayar, itu (peserta PBI) ada sekitar 300 ribu - 500 ribu orang di DIY. Ini orang-orang miskin yang tidak mempunyai jaminan," katanya.
Percuma kita kerja, jadi minus.
Bendahara DPW PKS DIY ini mendorong Pemda DIY perlu menyiapkan langkah-langkah sehingga peserta PBI tidak kesulitan. Dia kawatir mereka tidak mempunyai jaminan, saat jatuh sakit maka kondisinya semakin bertambah miskin.
"Upaya mengentaskan kemiskinan sejak 2017, 2018, 2019 hanya 50 ribu orang. Ini ada 300 ribu orang sakit langsung miskin lagi. Percuma kita kerja, jadi minus," kata Huda.
Solusi kedua menyangkut keberadaan rumah sakit baik negeri maupun swasta yang kesulitan pembiayaan. Dalam klausul BPJS ada perjanjian, kalau mereka terlambat ada denda 1 persen.
"Dalam hal ini margin bank itu cukup. Kita minta BPD (Bank Pembangunan Daerah) DIY saatnya berperan. Kita minta BPD nalangi pembiayaan rumah sakit baik negeri maupun swasta," ungkapnya.
Huda meminta prosedur dana talangan dari BPD DIY kepada rumah sakit yang mempunyai tunggakan BPJS, harusnya dipermudah. "Sehingga rumah sakit tetap melayani masyarakat dengan cash flow dari BPD DIY," ujarnya.
Menurut dia, dalam waktu dekat DPRD DIY mengundang BPD DIY. Tahun ini APBD DIY menyuntikkan modal Rp 100 miliar lebih kepada BPD DIY. "Saya kira itu sebagai kompensasinya BPD DIY bisa nalangi rumah sakit dengan syarat dan margin yang ada," terang dia.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie pada Kamis, 14 November 2019 lalu menyebutkan, total tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 564,5 miliar. Angka tersebut tersebar di 34 dari 78 rumah sakit yang ada di DIY. Tunggakan terbesar di Rumah Sakit Umum Pusat (RUSP) Sardjito yang sejak Juli sampai September mencapai Rp 197 miliar. []
Baca Juga:
- Terobosan Terawan untuk BPJS Kesehatan Kelas III
- BPJS Kesehatan Naik, Jelaskan Alur dan Bersihkan Oknum
- Setelah Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen
