Solusi Jiwasraya dan Asabri Bisnis Bukan Politik

Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan penyelesaian Jiwasraya dan ASabri tak dicampuri kepentingan politik.
Ilustrasi foto PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan)

Jakarta - Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri) (Persero) semestinya tak dicampuri dengan kepentingan politik.

"Dalam penyelesaian kasus Jiwasraya maupun ASABRI harus konsisten dengan semangat orientasi mencari solusi melalui transformasi bisnis perusahaan," kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Transformasi bisnis yang dimaksudnya adalah pemulihan aset dan manajemen keuangan kedua perusahaan. Sehingga, kedua perusahaan pelat merah itu dapat menutupi potensi kerugian negara yang diduga berasal dari saham gorengan.

Ketika penyelesaian kasus Jiwasraya dan Asabri dicampurkan dengan proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia khawatir akan ada penyandraan proses hukum. Akhirnya, tak ada jaminan dana investasi nasabah bisa kembali.

Apalagi, ia menilai dua partai politik di DPR yaitu PKS dan Demokrat yang tengah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya tak menunjukkan sikap yang sama pada persoalan Asabri.

"Jadi patut dipertanyakan keseriusan Fraksi PKS dan Partai Demokrat dalam menegakkan hukum, dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Kalau memang mau serius, harusnya tidak ada perbedaan antara Jiwasraya dan Asabri," ucapnya.

Demokrat Wacanakan Pansus Jiwasraya

Aanggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan bahwa fraksi partainya memang mewacanakan untuk membentuk Pansus Hak Angket Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kami sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa mengajukan penggunaan hak angket bisa di Pansus," kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Menurutnya, kasus Jiwasraya merupakan kejahatan yang sistemik dan terstruktur yang melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Maka, menyelesaikannya tak cukup dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR saja.

Ditolak Nasabah Jiwasraya

Sementara itu, salah seorang nasabah Jiwasraya Budi Setiyono mengaku menolak pembentukan Pansus yang sedang diwacanakan di DPR. Budi mengaku trauma dengan pansus bentukan DPR, mengingat kegagalan pada Pansus Bank Century.

Ketika itu, kata dia keberadaan pansus malah menjadikan kasus Century sebagai komoditas politik semata dan tidak memberikan kepastian untuk pengembalian uang nasabah.

"Yang ada Pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami. Kami trauma dengan pansus Century yang akhirnya uang nasabah tidak kembali," tuturnya. []

Berita terkait
DPR Desak BPK Tuntaskan Audit Keuangan Asabri
Anggota Dewan meminta agar BPK segera menyelesaikan proses audit secara menyeluruh laporan keuangan PT Asabri.
Kejagung Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi Jiwasraya
Kejaksaan Agung, Jumat 17 Januari 2020 memeriksa tiga saksi terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.
Saran Sandiaga Soal Kasus Jiwasraya-Asabri, Apa Itu?
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno turut mengomentari kasus dugaan korupsi Jiwasraya dan Asabri.
0
Jambi Apresiasi Kementan dalam Penanganan PMK
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut baik langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah membantu menyalurkan vaksin PMK.