UNTUK INDONESIA
Soal Uighur, Remaja Masjid di Aceh Desak Pemerintah
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh Singkil mendesak pemerintah pusat agar bersuara membela etnis muslim Uighur.
Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. (Foto: Antara)

Singkil - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh Singkil mendesak pemerintah pusat agar bersuara membela etnis muslim Uighur yang diduga mengalami kekerasan tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.

"Sepertinya ini sudah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang tidak bisa di tolerir lagi oleh negara Tiongkok dan hal ini wajib kita bela bersama," kata Mustafa Naibaho, Sekertaris BKPRMI Kabupaten Aceh Singkil, Kamis 19 Desember 2019.

Mustafa, mengatakan Uighur selain saudara muslim seiman, mereka juga punya Hak Azasi Manusiaan (HAM) untuk hidup tidak diperlakukan sewenang-wenang dan ditindas.

"Kami sangat prihatin atas perlakuan mereka terhadap umat muslim di Uighur tersebut, hal ini harus dicegah pemerintah Indonesia harus menekan PBB dan negara terkait dengan cara diplomatis," katanya.

Dikatakan, tindakan kekerasan itu sudah melampaui batas kemanusia dan melanggar hak asasi kemanusiaan, untuk itu Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya ikut berperan aktif mendesak badan perserikatan dunia (PBB) supaya menghentikan perlakuan penindasan pembantaian umat muslim Uighur.

"Desakan ini harus kita sampaikan agar pemerintah secepatnya bersikap jangan terkesan diam membisu," katanya.

Kami sangat prihatin atas perlakuan mereka terhadap umat muslim di Uighur.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah memastikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.

"Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud, di Jakarta di lansir Antara, Kamis 19 Desember 2019.

Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.

"Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik," katanya.

Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.

"Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?," katanya. []

Berita terkait
Pukul Kades, Kepala Dinas di Aceh Divonis 18 Hari
Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Banda Aceh, Muzzakir Tulot divonis dengan hukuman 18 hari penjara.
Setubuhi Anak Gadis, Kakek di Aceh Dicambuk 170 Kali
Terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, SM, 59 tahun warga Aceh Singkil dijatuhi hukuman (uqubat) cambuk sebanyak 170 kali.
Tak Digaji, Sulastri Guru Anak Buta Huruf di Aceh
Tanpa digaji, Sulastri ikhlas mengajarkan anak-anak yang buta huruf di pedalaman Aceh sejak 2013 hingga saat ini.
0
Gara-Gara Corona, Tarif Listrik Tak Naik 3 Bulan
Kementerian ESDM memutuskan tidak akan menaikan tarif listrik (tariff adjustment) dalam tiga bulan ke depan lantaran virus corona.