Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menilai seharusnya Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2021 fokus kepada soal kesehatan dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi.
Hal ini mengingat banyaknya ahli epidemiologi yang menyatakan penanganan Covid-19 hingga saat ini masih terbilang lambat. Diperkirakan puncak pandemi baru akan berlangsung di tahun 2021.
Maka harus ada skema anggaran yang memadai untuk jaring pengamanan sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus jadi prioritas
"Di dalam RUU APBN 2021 alokasi anggaran Kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari total Belanja Negara sebesar Rp 2.750 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 130,7 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 39,1 triliun. Anggaran ini rasanya belum memadai dengan melihat risiko pandemi yang masih besar," kata Sukamta kepada Tagar, Jakarta, Jumat, 25 September 2020.
Sukamta mengatakan, dengan prediksi itu, sangat wajar jika RUU APBN 2021 mengalokasikan belanja yang cukup di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi utamanya untuk membantu pelaku usaha kecil dan UMKM.
"Mestinya anggaran kesehatan ini ditingkatkan untuk mengatasi pandemi Covid19. Pemerintah juga jangan hanya andalkan jurus pengadaan vaksin untuk atasi pandemi, banyak ahli katakan vaksin bukan satu-satunya cara," ujarnya.
"Artinya selain untuk atasi Covid-19 juga perlu anggaran kesehatan yang memadai untuk peningkatan dan perbaikan sistem dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan sarana prasana kesehatan, dan kapasitas tenaga kesehatan. Kan udah kelihatan betapa beratnya kondisi sektor kesehatan kita tangani pandemi," kata dia menambahkan.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini berpendapat, dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan alokasi yang memadai untuk mengatasi dampak pandemi secara sosial ekonomi.
Hal ini, kata dia, melihat perkiraan angka pengangguran yang terbuka pada tahun 2021, yakni mencapai 7,7-9,1 persen. Sementara, tingkat kemiskinan meningkat antara 9,2-9,7 persen.
"Dampak pandemi bisa jadi akan mencapai puncaknya pada tahun 2021, kondisi ini akan terasa semakin berat bagi warga miskin dan juga pelaku usaha kecil. Maka harus ada skema anggaran yang memadai untuk jaring pengamanan sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus jadi prioritas," ucapnya.
Oleh sebab itu, Anggota Komisi I DPR asal Yogyakarta ini berharap RUU APBN 2021 dapat dilaksanakan lebih ketat dan realistis.
Sukamta menambahkan, hal ini sama seperti bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga, apabila pemasukannya kecil mestinya pengeluaran, kata dia harus diperketat hanya untuk yang sangat diprioritaskan.
"Kalau pemasukan negara berkurang, belanja makin besar pasti akan ambil utang lebih banyak. Di dalam RUU APBN 2021 ada rencana penambahan utang Rp 1.177,35 triliun, ini akan semakin memberatkan ekonomi Indonesia mengingat sampai Juli 2020 utang negara sudah mencapai Rp 5.434,86 triliun," ujarnya.
- Baca juga: Sukamta Tegaskan Usul Kesejahteraan TNI Ditingkatkan
- Baca juga: Nadiem Makarim Guyur Rp 9 T, Pengamat: Awas APBN Jebol
"APBN 2020 dengan pembiayaan utang mencapai Rp 1.173,7 triliun, ternyata serapan belanjanya masih tidak optimal, ini menunjukkan perencanaan anggaran yang buruk, jangan sampai hal ini terulang dalam RUU APBN 2021. Kita semua tentu berharap dengan RUU APBN 2021 ini, bisa secara efektif tangani Covid-19 dan menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi nasional," sambung Sukamta.[]
