Soal PSBB Total Anies, DPR: Harus Dengan Tindakan Tegas

Anggota komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Anies Baswedan terkait PSBB total harus dibarengi dengan tindakan-tindakan tegas.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Antara/www.dpr.go.id)

Jakarta - Anggota komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan diterapkan harus dibarengi dengan tindakan-tindakan tegas.

Pun begitu, Saleh memberikan apresiasi terhadap langkah Anies tersebut. Dia mengatakan, dengan status PSBB total penyebaran virus Covid-19 dapat dikurangi secara signifikan. Untuk itu, seluruh anggota masyarakat diimbau untuk mentaati kebijakannya.

Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak. Partisipasi seluruh masyarakat sangat menentukan keberhasilan penetapan status PSBB total ini

"Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas. Kedisiplinan warga harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak. Partisipasi seluruh masyarakat sangat menentukan keberhasilan penetapan status PSBB total ini," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 10 September 2020.

Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengatakan penetapan status PSBB total memiliki konsekuensi. Menurutnya, ini akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian masyarakat.

"Masyarakat ekonomi menengah ke bawah paling merasakan. Bisa saja, pemerintah DKI kembali memberikan bantuan sosial lagi. Kali ini, harus diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bantuannya harus tepat sasaran," ujarnya.

"Ini mesti harus dipikirkan. Setiap kebijakan, ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu," ucap Saleh menambahkan.

Dia berpandangan, kebijakan pemerintah DKI perlu menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di berbagai daerah yang dinilai masih zona merah.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini beranggapan, mobilitas masyarakat harus betul-betul diatur dan dibatasi. Kata dia, sudah saatnya dipastikan tidak ada penularan antara satu daerah ke daerah lainnya.

Baca juga: DPR Tanya Langkah KPI - Kominfo Kontrol Dunia Penyiaran

Baca juga: DPR: Kepala Sekolah Jangan Tergoda Tawaran Provider

"Indonesia sedang dipantau dunia internasional. Sudah 59 negara yang melarang kita untuk berkunjung. Tentu ini pekerjaan besar untuk memulihkan kondisi agar kembali seperti semula," ucap Saleh.[]

Berita terkait
PSBB Total Jakarta Tanpa Dukungan PSBB Indonesia
Pertambahan kasus virus corona yang terus tinggi di wilayah DKI Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB Total mulai 14 September 2020
PSBB Total, Anies Tutup Semua Tempat Hiburan Jakarta
Seluruh tempat hiburan di Jakarta seperti, Ancol, Monas, dan Kebun Binatang Ragunan akan ditutup selama PSBB Total mulai Senin, 14 September 2020.
DPR Tanya Urgensi Pemindahan IKN di Tengah Problematika
DPR mempertanyakan urgensi program pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, mengingat rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan.
0
FAO Apresiasi Capaian Kinerja Pertanian Indonesia
Kepala Perwakilan FAO, Rajendra Aryal mengapresiasi capaian kerja yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian selama tiga tahun terakhir.