Jakarta - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Dr KH Jeje Zaenudin menyayangkan sebagian isi Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Sebab, ada pemberian kelonggaran investasi asing pada produksi minuman keras atau beralkohol hingga kepada tingkat pengecernya.
Ustaz Jeje menyebut, hal ini bisa menjadi alasan tambahan untuk menolak pasal-pasal yang mengekang investasi dan peredaran miras secara terbuka, dengan argumen agar selaras dengan Perpres itu.
Dampak kerusakan moral anak bangsa akan jauh lebih besar harganya dibanding harapan keuntungan materi
"Sebagai bangsa dan masyarakat religius, kita harus berpedoman kepada norma dasar agama yang menyatakan bahwa al khamru, ummul khabaaits, minuman keras adalah induk segala kejahatan," kata Ustaz Jeje di Jakarta, Minggu, 28 Februari 2021.
Dia menyebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi seakan abai atas tanggung jawab untuk masa depan bangsa.
"Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini seperti mengabaikan tanggung jawab moralnya atas masa depan akhlak bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa sesungguhnya segala peluang yang bisa menimbulkan dampak kerusakan akhlak dicegah melalui peraturan. Bukan malah diberi legalitas hanya karena mengharap keuntungan materil dengan masuknya investasi asing.
"Menurut hemat saya, bagaimanapun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh mengabaikan norma agama dan budaya bangsa yang religius," tuturnya.
"Dampak kerusakan moral anak bangsa akan jauh lebih besar harganya dibanding harapan keuntungan materi," kata dia menambahkan.
Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya ini menjelaskan, Perpres itu juga tidak mempertimbangkan RUU tentang larangan miras yang sedang dibahas di DPR.
- Baca juga: PKS Sebut Perpres Investasi Miras Meresahkan Masyarakat
- Baca juga: Tokoh MUI dan Politisi Tolak Investasi Miras Diteken Jokowi
"Sekiranya bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang sedang diserap dalam pembahasan di DPR, tentu menjadi tambah kontroversial,' ucap Uztaz Jeje.[]