Padang - Penetapan Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dan sejumlah kabupaten dan kota oleh DPP Partai Gerindra menuai polemik. Puluhan massa menggelar unjuk rasa ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumbar, Senin 16 September 2019.
Massa yang menamakan diri sebagai Front Perjuangan Partai Gerindra itu mengganggap penunjukkan ketua DPRD oleh DPP Gerindra melenceng dari proses. Sebab, banyak pengurus inti partai besutan Prabowo Subianto yang juga terpilih menjadi anggota legislatif terpental dari jabatan unsur pimpinan DPRD.
Pedemo ini beranggapan, ada 'permainan' dalam penentuan posisi ketua di tubuh partai Gerindra. Bahkan, mereka menilai, Nasrul Abit tidak pantas memimpin Gerindra Sumbar sebagai partai pemenang Pemilu 2019.
"Kami tidak ingin DPD Gerindra Sumbar dicoreng oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak Probowo, kami ingin Partai Gerindra dibersihkan," kata salah satu orator aksi.
Unjuk rasa itu untuk menolak semua Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra tentang pemilihan ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota se-Sumbar.
"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," katanya.
Ia juga meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit bertanggung jawab atas persoalan ini. "Kita mulai dari Sumbar. Mudah-mudahan di ikuti provinsi lain," bebernya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPD Gerindra Sumbar Mukhlis Yusuf Abit menjelaskan, proses penunjukan Ketua DPRD telah sesuai mekanisme di dalam partai. Sebab, semua keputusan berada di tangan DPP Gerindra.
"SK itu DPP yang memutuskan. Kami DPD hanya mengusulkan dan merekomendasikan," katanya kepada awak media.
Kendati begitu, ia tetap akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan massa tersebut. "Poin tuntutannya sudah tau. Aspirasi mereka akan kami sampaikan ke DPP sesuai yang diharapkan," terangnya.
Ia juga membantah soal mekanisme pemilihan Ketua DPRD harus dari unsur ketua partai, sekretaris dan bandara. "Semua kewenangan Ketua Umum yaitu Pak Prabowo Subianto. Semua di meja beliau, siapa yang berhak dan terpilih. Kalau kami membatalkan tidak mungkin, karena bukan wewenang DPD," jelasnya.
Sebelumnya, DPP Gerindra telah memutuskan sejumlah ketua DPRD di daerah Sumbar ini. Baru-baru ini, Prabowo Subianto juga memutuskan Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbar. Surat tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangi Prabowo bersama Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani itu, juga menetapkan Hidayat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra. Keduanya menjabat sebagai Wakil Ketua di DPD Gerindra Sumbar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Desrio Putra yang kini menjabat Ketua Sementara DPRD Sumbar gagal menjadi defenitif, meski pun namanya ikut diusulkan ke DPP Gerindra. []
Baca juga:
- Tiga Kandidat Terkuat Ketua DPRD Sumatera Barat
- Sadis, Suami Tewas Dikapak Istri di Sumatera Barat
- Pengguna Kontrasepsi di Sumatera Barat Meningkat
