Jakarta - Aplikasi SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan) sudah ada sejak awal tahun 2020, melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
SiKasep dapat digunakan untuk menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), cocok bagigenerasi milenial. .
Guna mengoptimalkan layanannya, PPDPP terus melakukan pengembangan dan evaluasi diri untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.
Rencana kami besar, tidak hanya batas kelembagaan kami saja, namun nasional.
Sejak 25 Juni 2020, PPDPP sudah mulai memperluas jangkauan layanan SiKasep. Seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengakses wajib terdaftar dan terdata ke dalam database management control PPDPP, sebagai masyarakat yang membutuhkan hunian.
Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan pemindahan menu isian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang semula ditempatkan pada tahap awal halaman pengisian aplikasi Sikasep bergeser ke dalam tahap Pengajuan Verifikasi. Sehingga bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP dapat terdata di awal.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan perubahan format dapat membantu pemerintah untuk dapat mengetahui dan menjaring kebutuhan hunian di seluruh lapisan masyarakat dan dapat sebagai acuan backlog hunian.
"Rencana kami besar, tidak hanya batas kelembagaan kami saja, namun nasional," ujar Arief.
Ia mengatakan, PPDPP juga memantau kualitas layanan dalam Aplikasi SiKasep, dengan menyematkan isian survei kepuasan masyarakat dalam tahap pemilihan bank pelaksana, digunakan ketika mengajukan FLPP.
"Hasil dari isian tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat." ujar Arief.
Ketersediaan hunian yang disajikan secara real time dalam aplikasi SiKasep tersebut didukung oleh para pengembang yang tergabung dalam asosiasi pengembang.
Menurut Arief, para pengembang secara terkini dan berkesinambungan terus memasok informasi hunian yang disediakan melalui aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terintegrasi langsung dengan SiKasep.
Tercatat dalam database PPDPP per 26 Juni 2020 pukul 19.00, jumlah lokasi yang terdaftar di aplikasi SiKumbang mencapai 10.408 lokasi, dengan lokasi yang lolos pengecekan sebanyak 3.374 lokasi, 9.694 data terintegrasi dengan SiKasep dan dapat lakukan akad, ditambah 29.135 lokasi rumah tersedia.
"Data nasional yang dihimpun dari 19 asosiasi pengembang di Indonesia, di dalamnya mencapai 6.001 pengembang," ucapnya.
Selain itu, kata dia, saat ini PPDPP telah mengembangkan integrasi data tersebut ke dalam sistem pemetaan kavling hunian dan kualitas bangunan. Sehingga akan jelas terpantau secara langsung perihal hunian yang ready stock, terjual, atau sedang dibangun.
Arief mengatakan, rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP tersebut sangat potensial menjadi Big Data Hunian yang dapat disinergikan oleh lembaga apa saja yang bertujuan untuk bantuan pembiayaan perumahan ke masyarakat.
"Ke depannya SiKasep tidak hanya FLPP, seluruh bantuan pembiayaan perumahan akan terintegrasi ke dalam SiKasep," ujar Arief optimis.
Melalui aplikasi SiKasep, pemerintah mempertemukan seluruh unsur yang yang terlibat dalam proses bisnis program subsidi bantuan perumahan, yaitu masyarakat, bank pelaksana dan pengembang. B
erdasarkan data yang dihumpun oleh PPDPP per 26 Juni 2020 pukul 19.00, pengguna SiKasep telah mencapai 175.510 calon debitur, dimana 143.438 calon debitur dinyatakan lolos subsidi checking, dan 70.335 pengguna telah menerima dana FLPP.
Dana Bergulir FLPP
Sejak tahun 2010, pemerintah melalui PPDPP terus berupaya memenuhi ketersediaan hunian dengan menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP.
Tercatat per 26 Juni 2020 penyaluran FLPP tahun 2020 telah mencapai Rp7,11 triliun untuk 70.335 unit rumah, atau telah mencapai 68,62%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 26 Juni 2020 mencapai Rp51,48 triliun untuk 725.937 unit rumah.
Melalui FLPP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh fasilitas pembiayaan perumahan berbunga murah dalam jangka panjang untuk membiayai kredit pemilikan rumah pertamanya.
Skema subsidi perumahan FLPP dinilai paling ideal dilakukan oleh pemerintah, dibandingkan menggunakan skema subsidi konvensional lainnya.
Pembiayaan murah melalui FLPP dikelola dengan menggunakan metode blended financing yang bersumber dari APBN dan dikombinasikan dengan dana dari perbankan serta sumber lainnya.
Skema subsidi FLPP berbeda dengan skema subsidi konvensional yang alokasi pendanaannya dapat habis jika sudah dicairkan. Dengan skema FLPP, uang negara dapat bergulir kembali.
Alokasi anggaran yang digunakan pada FLPP dapat dipastikan tidak akan membebani fiskal negara dalam jangka panjang serta dapat menghemat APBN yang ada dari sisi belanja.
Tahun 2020 ini, PPDPP bekerjasama dengan 42 bank pelaksana, yang terdiri dari 10 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah. Per 26 Juni 2020, berdasarkan target penyaluran yang ditetapkan, peringkat realisasi penyaluran FLPP tertinggi bank pelaksana tersebut antara lain: 1) BTN; 2) BNI; 3) BTN Syariah; 4) BRI Syariah; 5) BPD BJB; 6) BRI; 7) BPD NTB Syariah; 8) Mandiri; 9) Arthagraha; dan 10) BPD Sumselbabel.
Masyarakat juga dapat memantau perkembangan realisasi dan kinerja penyaluran FLPP secara lengkap melalui halaman web ppdpp.id. Besarnya animo masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut terpantau rata-rata mencapai 4.000 visitor tiap harinya. []
