Untuk Indonesia

'Serangan Fajar' Bowo Sidik, Ini Kata Nusron Wahid

Berkaitan tudingan Bowo Sidik Pangarso soal amplop 'serangan fajar' Partai Golkar dalam Pemilu 2019, ini kata Nusron Wahid.

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/4/2019). Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan kapal yang melibatkan direksi BUMN PT Pupuk Indonesia dan unsur swasta PT Humpuss Transportasi dengan nilai suap Rp 8 miliar. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Jakarta, (Tagar 10/4/2019) - Politisi Golkar Nusron Wahid membantah tudingan Bowo Sidik Pangarso yang menuding Partai Golkar melalui dirinya memerintahkan menyiapkan amplop 'serangan fajar' atau politik uang Pemilu 2019.

Nusron adalah Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar. Nusron juga saat ini menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I setelah Bowo Sidik dipecat dari kepengurusan Golkar karena terlibat kasus korupsi.

Menanggapi tuduhan Bowo Sidik, Nusron mengatakan, "Tidak benar," melalui pesan singkat kepada Antara, di Jakarta, Selasa malam (9/4).

Sebelumnya partai berlambang pohon beringin telah lebih dulu membantah pernyataan Bowo itu. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menekankan itu hanya pernyataan Bowo pribadi.

Ace menekankan ada tendensi seseorang yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini Bowo, berusaha melibatkan pihak lain.

Baik Ace maupun Nusron belum menjawab apakah akan melaporkan tudingan Bowo kepada aparat penegak hukum.

Sebelumnya Bowo mengaku diminta Partai Golkar melalui salah satu pengurusnya yakni Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu 2019.

Bowo Sidik merupakan salah satu tersangka kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Ia ditangkap KPK lewat operasi senyap yang digelar Rabu 27 Maret hingga Kamis dini hari, 28 Maret 2019. Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu terlibat dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan kapal yang melibatkan direksi BUMN PT Pupuk Indonesia dan unsur swasta PT Humpuss Transportasi dengan nilai suap Rp 8 miliar. []