Dairi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara, mengadakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Seleksi itu untuk mengisi 14 kepala dinas (kadis) maupun kepala badan (Kaban), yang tiga bulan belakangan ini dijabat pelaksana tugas.
Seleksi sesuai pengumuman panitia pelaksana (pansel) nomor: 01/pansel/2020 tanggal 18 Maret 2020, ditandatangani Ketua Pansel Nouval Mahyar dan diunggah di laman www.dairikab.go.id.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dapot H Tamba melalui Sekretaris Horas P Pardede didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Martua Simarmata, membenarkan hal itu, dikonfirmasi pada Jumat, 20 Maret 2020.
Horas mengatakan, ketua Pansel adalah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Kita surati ke Pemprovsu. Mereka yang menunjuk pak Nouval,” katanya. Nouval Mahyar, disebut Staf Ahli Bidang Hukum Politik di Pemprovsu.
Ditambahkan Horas, pengumuman seleksi tersebut telah direncanakan sebulan lalu, namun ditunda karena masih adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Dairi terkait mutasi ASN.
“Sebulan lalu pun sudah diarahkan pak bupati mau kita umumkan. Tapi selesai RDP dulu jadinya,” katanya.
Ditanya apakah RDP menjadi pengganjal proses seleksi JPT, Horas mengatakan tidak ada hubungannya. “Tidak ada hubungannya secara undang-undang. Cuma, kita kan berpikir seperti ini. Masa ada banyak pengaduan segala macam kita main (proses) terus. Seakan-akan kita tidak peduli dengan pengaduan-pengaduan itu. Harus kita terangkan dulu, biar tenang,” ujarnya.
Kita tidak berani membuat pengumuman kalau tidak dikasih izin oleh Komisi ASN
Terkait pengaduan beberapa ASN mantan pejabat eselon II ke Komisi ASN, dikatakan Horas, telah diklarifikasi.
“Semua pengaduan mereka ini sudah kita klarifikasi di Komisi ASN. Dan Komisi ASN tidak akan memberikan sama kita Pansel kalau kita masih ada masalah. Kita tidak berani membuat pengumuman kalau tidak dikasih izin oleh Komisi ASN. Karena sesuai peraturan, harus koordinasi dengan Komisi ASN,” paparnya.
Adapun ke-14 JPT Pratama itu adalah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kemudian, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil an Menengah.
Disusul kemudian, Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kaban Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Kaban Keuangan dan Aset Daerah.
Tahapan seleksi, terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, penelusuran rekam jejak dan seleksi kompetensi bidang atau teknis dan sosiokultural.
Jadwal kegiatan, pengumuman 18 Maret-1 April 2020. Pendaftaran dan penyerahan berkas 20 Maret-3 April 2020. Seleksi administrasi 6-7 April 2020. Pengumuman hasil seleksi administrasi 8 April 2020.
Asesmen center/psikologi 13-15 April 2020. Penelusuran rekam jejak dan penilaian penulisan makalah 16-17 April 2020. Wawancara akhir 20-23 April 2020. Penyampaian hasil akhir kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 24 April 2020, disusul penyampaian proses hasil seleksi ke Komisi ASN 27-30 April 2020.
Horas menambahkan, peserta minimal untuk tiap JPT Pratama dimaksud, tiga orang. Jika kurang dari jumlah itu pendaftaran diperpanjang 7 hari.
“Dilamar minimal 3 orang. Kalau di satu dinas itu sudah lengkap, itu main (proses). Tidak harus menunggu rekrut (pelamar) JPT lain. Lanjut sesuai tahapan. Jika tidak memenuhi setelah 14 hari, diperpanjang 7 hari,” tambahnya.[]
