Said Didu dan Faisal Basri Serang Pemerintah Lewat Luhut

Pergerakan Masyarakat Milenial (PMM) menyebut komentar Faisal Basri dan Said Didu terkesan menyerang pemerintah lewat serangan ke LBP.
Presiden Jokowi didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) memberikan keterangan pers kesiapan bandara menghadapi Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta, Jumat, 13 Maret 2020. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Jakarta - Wakil Ketua Pergerakan Masyarakat Milenial (PMM) Theo Cosner menyebut komentar Faisal Basri dan Muhammad Said Didu yang menyerang Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), sebagai hal yang tak etis di tengah suasana pandemi corona saat ini.

Theo menilai Faisal dan Said Didu terkesan menyerang pemerintah lewat serangan ke LBP. Ia mengatakan komentar Said Didu yang mengatakan LBP hanya memikirkan uang, uang, dan uang dan menyebut LBP ngotot agar Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru, sebagai hal yang tidak punya argumentasi dan tak didukung data. 

Hal yang sama ia sampaikan terkait komentar Faisal Basri yang menyebut LBP lebih berbaaya dibanding corona.

"Argumen kedua orang ini merupakan komentar sentimental dan personal, tidak ada data yang disebutkan, Komentar ini tentu tidak etis dikeluarkan saat wabah menyerang Indonesia. Bahkan komentar ini terkesan dipakai sebagai momentum politik untuk menyudutkan pemerintah lewat serangan ke LBP," kata Theo.

Ia mengatakan mestinya sebagai anak bangsa, semua orang bahu-membahu mencari jalan keluar memerangi corona, bukan saling menyerang, apalagi menyerang pihak yang sementara mencari jalan keluar lewat kebijakan.

Theo juga mengingatkan bahwa perlu memperhatikan dan belajar dari negara-negara yang berjuang melawan pandemi wabah corona ini. "Ternyata tidak ada satupun negara yang luput dan berjalan aman dengan segala kebijakan pemerintahnya," ujarnya. 

Ia menambahkan corona merupakan musuh yang tidak terlihat bahkan belum ada vaksin yang dapat mengatasinya. "Sehingga wajar saja jika kebijakan di tiap negara bisa berbeda melihat kultur dan mempertimbangkan segala aspek kehidupan. Seolah lahir dari sebuah tindakan mendadak bahkan kerap dipikir coba-coba," katanya.

Ia mengatakan apapun tindakan yang akan diambil selalu mengandung risiko. Ia menyebut tindakan lockdown yang begitu represif bisa jadi kegagalan, tetapi ada kebijakan jaga jarak dan kerja di rumah tetapi justru tidak bisa menjawab persoalan bagi mereka yang memang harus bekerja di luar rumah. 

"Karena hal itu semua hal mesti jadi pertimbangan. Intinya bagaimana meminimalkan risiko penularan sesuai dengan kondisi sebuah negara," katanya.

Ia heran masih banyak orang yang kerjanya hanya menyerang pemerintah. "Saat pemerintah menganjurkan kerja dari rumah, mereka mengatakan pemerintah lembek dan tidak tegas. Setelah pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Perppu, ternyata mereka menyatakan pemerintah terlambat. Ini sebenarnya menandakan bahwa, apa saja yang akan dilakukan pemerintah, adalah sebuah kesalahan bagi mereka," ucapnya.

Ia meminta agar meninggalkan semua bentuk perbedaan dan pandangan politik masa lalu yang masih mewarnai sampai hari ini demi penanganan corona. 

Ia meminta tidak ada pihak yang mengganggu dan memperkeruh usaha penanganan corona yang dilakukan pemerintah saat ini. "Evaluasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penanganan masalah corona sebaiknya dilakukan dengan etis tanpa embel-embel ketidaksukaan secara pribadi akibat kiblat politik masa lalu," ujarnya. []


Berita terkait
Bara JP: Said Didu dan Faisal Basri Harus Pakai Masker
Bara JP meminta Muhammad Said Didu dan Faisal Basri tidak memperkeruh suasana di tengah upaya pemerintah mengatasi penyebaran Covid-19.
Irma NasDem: Said Didu dan Rizal Ramli Omdo!
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menyebut Said Didu dan Rizal Ramli hanya omdo, karena mengkritik tanpa solusi.
Saran Said Didu ke Erick Thohir soal Jabatan Ahok
Said Didu sarankan Menteri BUMN Erick Thohir segera ambil keputusan soal jabatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina apabila jabat pimpinan IKN.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.