Surabaya - Pimpinan DPRD Jawa Timur optimis Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tetap akan ditolak elemen masyarakat, meskipun kembali ke judul awalnya yakni Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
"Sama (ditolak). Meskipun judul diganti, tidak disetujui. Yang penting dicabut dulu," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar, usai menemui demonstran, di Gedung DPRD Jatim, Selasa, 7 Juli 2020.
Bukan hanya menolak. Tetapi juga dicabut dari prolegnas karena pancasila sudah dianggap final.
Iskandar menegaskan Pancasila sudah dianggap final. Maka, beberapa elemen masyarakat tidak hanya menolak, tetapi juga harus dicabut dari Program Legislasi Nasional (Proglenas) DPR RI.
"Bukan hanya menolak. Tetapi juga dicabut dari prolegnas karena pancasila sudah dianggap final," tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu tidak ingin ada sesuatu berkembang ketika membahas Pancasila. Apalagi sampai merubah Pancasila. Pada prinsipnya Pancasila sudah final, sehingga tidak perlu dibahas lagi RUU-nya.
"Kita akan kirim faksimil tuntutan massa ke DPR RI. Sama apsirasinya, bahwa Pancasila sudah final," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad memahami aspirasi elemen masyarakat meminta agar pemerintah pusat dan DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP. Mereka menganggap HIP bisa berpotensi memecah belah bangsa.
"Dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu yang paling penting utama," kata dia.
Sadad mengaku sudah mengakomodir semua tuntutan massa dan meneruskannya ke DPR RI.
"Saya kira itu dan sebagai tindak lanjut. Kami sampaikan, kita terima tuntutan mereka itu, dan sudah kita sampaikan kepada DPR RI," kata Sadad.
Politikus Partai Gerindra itu sepakat penolakan pembahasan RUU HIP dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Mengingat seluruh poin dibahas pada Tanggal 18 Agustus 1944 oleh Founder Father Indonesia merupakan hasil kompromi dari berbagai elemen bangsa.
"Tidak ada urgensi lagi untuk dibahas kembali. Ditarik ke belakang dan kembali pada perdebatan BPUPKI. Saya kira Pancasila dalam bentuk sekarang adalah kompromi terbaik dari founding father kita," ucapnya.
Mantan politisi PKNU itu elemen masyarakat meminta pemerintah agar fokus penanganan Covid-19. Bukan membuat suatu kebijakan yang justru dapat membuat kondisi tidak kondusif di masyarakat.
"Saya kira itu dan sebagai tindak lanjut kita sampaikan. Kita terima tuntutan mereka itu dan sudah kita sampaikan kepada DPR RI melalui fraksi Gerindra," ucapnya.
Sebelumnya sejumlah ormas Islam mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (Gamis) menggelar aksi penolakan RUU HIP di depan kantor DPRD Jawa Timur. Gamis menilai RUU HIP bisa membangkitkan kembali faham komunis di Indonesia. []
