Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Baidowi mengingatkan penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja harus memperhatikan aspek manusia dan tak boleh mengorbankan aspek kemanusiaan.
"Ada aspek manusia yang harus diperhatikan yaitu aspek tenaga kerja. Jangan dikorbankan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Ahmad Baedowi di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.
Baidowi mengatakan pemerintah boleh saja bersemangat membangun terobosan mempercepat investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hanya saja, pemerintah juga harus terbuka dengan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh yang telah mendatangi DPR hingga beberapa kali.
Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Banyak Pasal Aneh dan Bahaya
Karena, tak bisa dipungkiri ada sejumlah pasal yang menurutnya kontroversial meski diklarifikasi sebagai 'salah ketik' semata. Maka dari itu, Politikus PPP ini berharap penyusunan naskah perundangan di DPR nanti harus betul-betul cermat dan tepat.
Ia mencontohkan mengenai kepentingan pengusaha yang ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jangan sampai kata dia untuk menekan beban biaya produksi, yang terkena sasaran adalah tenaga kerjanya.
Sementara itu, Ekonom senior dan Cendekiawan Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah agar Omnibus Law Cipta Kerja harus melingkupi, menyinergikan serta menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sebab, konsep pembangunan dengan mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) itu telah disetujui dan diterapkan oleh seluruh negara di dunia sejak 2015 lalu.
"Setelah 2015 dunia sepakat pembangunan itu timbal balik jadi ekonomi masuk ke tabung sosial dan lingkungan sehingga dalam pembangunan ketiganya itu menyatu dalam satu matriks tidak di pisah-pisah," ujarnya di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. []