Bantul - Warga Padukuhan Gedriyan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan keberatan atas pembangunan gedung baru rumah sakit swasta milik ormas terbesar di Indonesia.
Pembangunan gedung dinilai merusak lingkungan dan kenyamanan warga. Kasus ini kemudian dilaporkan warga ke kantor Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Rabu 21 Agustus 2019.
Ketua Pokja I Padukuhan Gedriyan, Murdomo mengatakan, kedatangan mereka ini untuk ke dua kalinya ini untuk menyampaikan keberatan atas pembangunan gedung baru rumah sakit swasta tersebut.
"Jadi hari ini kami menyampaikan kronologis kaitannya dengan penolakan pembangunan gedung baru rumah sakit tersebut," jelas Murdomo.
Ini merupakan tindak lanjut pengaduan mereka sebelumnya. Menurut dia, meski sebelumnya telah ada pertemuan dengan berbagai pihak, namun warga belum menemukan solusi konkret atas permasalahan yang sudah lama muncul.
Murdomo menyebut, terjadi peningkatan aktivitas operasional rumah sakit sejauh ini yang kemudian cenderung mengganggu ketentraman warga sekitar.
"Membludaknya kendaraan hingga di jalan raya. Mereka lebih suka menggunakan bahu jalan ketimbang menyediakan kantong parkir di lahan sendiri," beber dia.
Dampak lain adalah dugaan pencemaran lingkungan. Mengingat, instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang pernah beroperasi, justru membuat air tanah menjadi tak wajar.
Bahkan ada air sumur salah satu warga menjadi hitam pekat, dan berbau tak sedap, air limbah dari rumah sakit juga pernah membuat kaki warga melepuh, saat menggali pondasi bangunan di dekat IPAL.
Warga juga sangat keberatan dengan rencana pembangunan gedung baru berlantai empat. Terlebih nantinya akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien.
"Dampak besar yang akan terjadi di antaranya penurunan kualitas lingkungan kami maupun ancaman tertular penyakit," katanya.
Padahal semestinya, pihak rumah sakit sebagai penyelenggara layanan kesehatan membangun tempat yang aman bagi pasien, pekerja, dan juga masyarakat sekitar
Dipersoalkan pula soal perizinan pembangunan gedung baru yang terkesan janggal, dan tidak transparan.
Berdasarkan hasil pertemuan warga dengan manajemen rumah sakit terungkap surat pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak teregistrasi secara resmi, dan tidak tercatat di pembukuan kecamatan, kelurahan, maupun padukuhan setempat.
Tak hanya itu, imbuh Murdomo, ada beberapa warga di dekat lokasi rumah sakit yang dimintai tanda tangan persetujuan pembangunan, tanpa sepengetahuan warga yang bersangkutan, karena tidak diperbolehkan melihat isi dokumen, serta dengan dalih tanda tangan untuk persetujuan tukar guling tanah.
"Menurut kami, proses itu cacat hukum," tegasnya.
Oleh karena itu warga berharap, ada transparansi terkait proses perizinan gedung baru, ketinggian bangunan maksimal dua lantai dan satu basement yang difungsikan sebagai perkantoran dan parkir kendaraan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih terjadi untuk menghindari gejolak warga.
Ombudsman Belum Bersikap
Menanggapi laporan tersebut, Ketua LO DIY, Suryawan Raharjo mengaku, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu atas dokumen-dokumen yang telah disampikan warga Gadriyan.
"Sesuai SOP di LO DIY, setelah kami menerima kronologi dan bukti-bukti awal yang ada itu akan kami analisis sebelum menentukan rencana tindak lanjut," ucapnya.
Sementara, saat dikonfirmasi Tagar, pihak rumah sakit enggan memberikan pernyataan apapun terkait dengan adanya laporan warga ke LO DIY tersebut. []
