Parepare - Sebuah bangunan setengah jadi berlantai tujuh berdiri kokoh di atas lahan reklamasi di Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, bangunan tersebut nantinya akan menjadi Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Pembangunan RS tersebut menelan biaya RP 135 miliar.
Proyek pembangunan rumah sakit ini telah dimulai empat tahun lalu. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Parepare mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 41 Miliar dan pada tahun 2016 kembali Pemerintah setempat menerima suntikan anggaran sebesar Rp 19 Miliar, sehingga dalam jangka dua tahun, rumah sakit ini telah menelan anggaran sebesar Rp 60 Miliar.
Kelanjutan pembangunan rumah sakit ini sempat dihentikan dengan dua alasan, pertama tidak mendapat persetujuan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui APBD perubahan tahun 2017. Alasan kedua yaitu pembangunan ini tidak memiliki Izin lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Dari awal pembangunan sudah mengindikasikan, bahwa rumah sakit ini tanpa memiliki Amdal," Kata salah satu warga setempat Sappe, Rabu 10 Juli 2019 kemarin.
Pembangunan tahap pertama dan tahap kedua memang tidak memiliki Amdal, karena Amdal rumah sakit ini baru terbit bulan Juni tahun 2019 ini.
"Semestinya, Pemerintah kota Parepare dari awal memperhatikan dampak yang akan di timbulkan dari adanya pembangunan rumah sakit ini, karena belum jadi saja sudah ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat disini, terutama bagi nelayan. Lebih jauh dari itu ini nantinya akan merusak ekosistem laut," sebutnya.
: Artikel lainnya: Pemkot Parepare Hentikan Landasan Kontainer Ilegal
Sementara, Sekretaris Kota Parepare, Iwan Assad mengatakan proyek pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie kembali dilanjutkan pada tahun 2019, Pasalnya RS Ainun Habibie ini kembali mendapatkan suntikan dana sebasar Rp 75 Milliar dari APBD Sulawesi Selatan.
"Amdal dan Ijin Lingkungan pembangunan rumah sakit Hasri Ainun Habibie ini memang baru terbit pada bulan Juni tahun ini, setelah mendapat suntikan dana dari Provinsi," kata Iwan saat ditemui di Kantornya, Kamis 11 Juli 2019.
Terkait dengan pembangun rumah sakit ini yang sempat terhenti, dia menjelaskan memang pernah dihentikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare karena belum memiliki Amdal. Serta arahan dari ombudsman
"Waktu itu, ada arahan dari Ombudsman bahwa bangunan yang sudah berdiri atau beroperasi tapi belum memiliki Amdal dan ijin lingkungan maka solusinya adalah dibuatkan Dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen itu dibuat tahun 2018," jelasnya.
Artikel lainnya: Penemuan Mayat Gegerkan Warga Parepare
Karena sekarang dokumennya sudah lengkap, tambah Iwan, maka pada tahun ini akan dilakukan kelanjutan pembangunan, saat ini pembangunan sudah tahap pelelangan.
"Sementarantara dalam proses pelelangan dan waktu dekat ini sudah tanda tangan kontrak bagi pemenang tender, setelah itu akan dimulai pekerjaan," tutupnya.
Diketahui, Rumah Sakit ini nantinya memiliki 950 tempat tidur yang terbagi beberapa kelas, di antaranya, kamar kelas satu sebanyak 200 tempat tidur, kamar kelas dua, sebanyak 200 tempat tidur, kamar kelas tiga sebanyak 400 tempat tidur, VIP 100 tempat tidur, dan Ruang ICU sebanyak 50 tempat tidur. []
