Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan kesediaannya apabila ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Indonesia Maju, asalkan diberi kewenangan menerbitkan Perpu untuk membubarkan kabinet.
Hal itu diungkapkan Rocky sebagai respon atas survei yang dibuat oleh Founder Rekat Anak Bangsa dan ID Next Leader yang menyebut mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menjadi salah satu figur yang cocok menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu harus punya keputusan, maka keputusan saya yang pertama adalah membubarkan kabinet.
Survei dengan responden sebanyak 216 orang itu dilakukan menyusul wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu harus punya keputusan, maka keputusan saya yang pertama adalah membubarkan kabinet. Di dalam negosiasi itu kasih saya kewenangan atas nama hak asasi manusia, saya buat Perpu pembubaran kabinet," ujar Rocky dalam diskusi webinar, Sabtu, 4 Juli 2020.
Kendati demikian, Rocky mengatakan tak seratus persen percaya dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, pendapat pakar atau publik tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan reshuffle kabinet.
"Hasil survei itu kan bukan ditentukan oleh oligarki. Pada akhirnya enggak ada pentingnya kalau tidak cocok dengan keinginan mereka. Terlalu linier," kata Rocky.
Rocky juga menekankan, apabila keputusan reshuffle kabinet benar-benar dilakukan, tidak akan berjalan efektif lantaran peran kelompok penguasa di balik Presiden Jokowi.
"Di belakang presiden ada oligarki yang memastikan kegiatan presiden. Jadi kalau Jokowi reshuffle, dia memikirkan oligarki tidak keberatan. Dari awal memang kebijakan sudah menyimpang dari kampanye," ucap Rocky.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pernyataan Rocky terkait peran kelompok penguasa dalam reshuffle kabinet merupakan hal biasa.
"Sayangnya Bang Rocky jarang menyuarakan ini ke rezim sebelumnya yang punya masalah sama, ujar Yunarto. []