Padang - Demontrasi penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja di Sumatera Barat (Sumbar) berujung ricuh. Ribuan massa mahasiswa, buruh dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumbar itu mengamuk usai mendengar penjelasan dari Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Saya mohon maaf, siapa pun anggota DPRD yang ada di sini, jawabannya akan sama. Ini masalah kewenangan.
Saat menjumpai pendemo, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk membatalkan UU Cipta Kerja tan disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020.
"Kami tidak punya wewenang untuk bersikap, namun aspirasi kalian jadi acuan bagi kami. Izinkan kami untuk bisa merapatkan ini dengan fraksi di DPRD. Saya tidak dalam kapasitas menolak ataupun menerima," katanya.
Politisi Gerindra itu mengklaim bahwa kehadiran menemui massa atas nama wakil rakyat dan bukan utusan partai. Dia juga tidak menampik, Gerindra salah satu partai yang turut mendukung pengesahan UU Cipta Kerja di DPR RI.
"Kami pahami semua, secara pribadi kita sama semua. Tapi kami tidak punya kewenangan menerima atau menolak. Saya mohon maaf, siapa pun anggota DPRD yang ada di sini, jawabannya akan sama. Ini masalah kewenangan," katanya.
Massa gabungan mahasiswa, buruh hingga pelajar menggelar demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di kantor DPRD Sumatera Barat, Rabu, 7 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Muhammad Aidil)
Merasa tidak puas mendengarkan penjelasan Supardi, para pengunjuk rasa mulai beringas. Dari pantauan Tagar, sejumlah orang di antara mereka mulai melempari petugas dengan benda-benda berbahaya.
Ada yang melemparkan batu, botol minuman, sepatu hingga senjata tajam. Hingga berita ini diturunkan, para pengunjuk rasa masih bertahan di gedung wakil rakyat tersebut. [PEN]
