Makassar - Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai permasalahan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak terlepas dari ketidakmampuan Pemerintah menjadikan fasilitas pendidikan yang cukup dan berkualitas. Ia memberi masukan agar virtual school sebagai solusi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.
"Pemerintah harus sesegera mungkin membuat regulasi yang mengatur tentang virtual sekolah sehingga aspek pedagogik dan aspek pendidikannya terpenuhi dengan baik," kata Ramli Rahim, Kamis, 2 Juli 2020.
Dulu, bagi Ramli belajar di rumah pun tidak dibolehkan tetapi kini sudah ada yang namanya home schooling, sehingga virtual school seharusnya mulai dipikirkan dan dibuatkan regulasi yang mengatur hal tersebut.
Pemerintah harus sesegera mungkin membuat regulasi yang mengatur tentang virtual sekolah.
Ia menambahkan, program zonasi PPDB juga bukan hal baru sejak tahun 2017 PPDB sudah dijalankan artinya di tahun 2020 ini PPDB sistem zonasi sudah memiliki alumni. Terlebih di era pandemi ini, virtual class seolah menemukan ruangnya dengan adanya pembelajaran jarak jauh.
"Karena itu seharusnya pemerintah menjadikan pandemi ini sebagai batu loncatan menuju era baru pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah atau bahkan membentuk sekolah baru menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk virtual sehingga kedepan kita akan menemukan virtual-virtual school yang tidak lagi menjadikan fasilitas ruangan dan fasilitas lainnya sebagai kendala dalam memberikan pendidikan kepada anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang dasar," ujarnya.
Lebih lanjut, Ramli menyebut karena sudah memiliki alumni, seharusnya pemerintah sudah memiliki formulasi khusus untuk menangani masalah apa pun terkait PPDB sistem zonasi ini.
"Jika demikian, PPDB seharusnya tidak lagi menimbulkan kegaduhan di mana-mana dan tahun ini kegaduhan itu terjadi di ibu kota negara bukan sekadar persoalan PPDB tapi bercampur aduk dengan urusan politik," tambahnya.
Ramli mengatakan, jika Kemendikbud memahami betul kondisi PPDB Makassar harusnya kegaduhan tahun ini tidak perlu terjadi apalagi lagi di tengah deraan Covid-19. Pemerintah seharusnya sejak awal sudah mampu mengantisipasi PPDB sistem zonasi ini misalnya dengan membuat kualitas pendidikan.
"Kemdikbud bisa saja membuat aturan bahwa guru-guru terbaik ditempatkan di sekolah-sekolah dengan fasilitas minim, sementara sekolah-sekolah dengan fasilitas sangat baik diisi oleh guru yang biasa-biasa saja atau bisa saja Kemendikbud solusi lain sehingga orang tua tidak perlu merasa ragu memasukkan anaknya ke sekolah manapun yang mereka inginkan," Ramli menambahkan.
PPDB sistem zonasi ini, kata Ramli, seharusnya sejak awal sudah mampu mengantisipasi, misalnya dengan membuat pemerataan kualitas pendidikan. Kemendikbud bisa saja membuat aturan bahwa guru-guru terbaik ditempatkan di sekolah sekolah dengan fasilitas minim.
Sementara sekolah-sekolah dengan fasilitas sangat baik diisi oleh guru yang biasa-biasa saja atau bisa saja Kemendikbud solusi lain sehingga orang tua tidak perlu merasa ragu memasukkan anaknya ke sekolah manapun yang mereka inginkan.
PPDB sudah berjalan dan seharusnya karena menterinya menteri baru, maka sudah seharusnya Kemendikbud sudah mencermati segala hal agar mampu menemukan solusi sehingga tahun depan tidak ada lagi orang tua yang berpikir untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu karena mindset mereka telah berubah.
"Sekolah, guru dan siswa memang dalam kewenangan pemerintah daerah, namun Kementerian Pendidikan memiliki kewenangan dalam membuat regulasi dalam bidang pendidikan sehingga menyalahkan Dinas Pendidikan tentu saja bukan solusi terbaik," tegas Ramli. []
