Ratusan PNS Pematangsiantar Diperiksa BNN

BBN memeriksa urine ratusan PNS Kota Pematangsiantar. Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo.
Ratusan PNS Kota Pematangsiantar saat mengikuti pemeriksaan urine. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)

Pematangsiantar - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan urine ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pematangsiantar. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur negara.

Nanti bagi yang belum, akan dilakukan pemeriksaan hari Kamis di kantor BNN.

"Total 90 persen pegawai yang diperiksa semuanya negatif. Hasil ini akan kami serahkan ke dinas terkait," katan Kabag Umum BNN Kota Pematangsiantar, Joko Sirait, saat dikonfirmasi Selasa 24 Desember 2019.

Pihaknya akan melanjutkan pemeriksaan urine bagi PNS yang saat pengambilan sampel urine berhalangan hadir. Pemeriksaan lanjutan akan berlangsung pada Kamis 26 Desember.

"Nanti bagi yang belum, akan dilakukan pemeriksaan hari Kamis di kantor BNN," katanya.

Pemeriksaan urine seluruh PNS Kota Pematangsiantar ini di kantor Dinas Kesehatan, Senin 23 Desember malam.

Menurut Joko Sirait, pemeriksaan ini sesuai Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

"Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya nanti akan diberikan ke Wali Kota," tuturnya []

Berita terkait
Wali Kota Pematangsiantar Terancam Interpelasi
Wali Kota Pemantangsiantar tak hadiri pemanggilan DPRD. Rapat diundur tahun depan dan jika masih mangkir, DPRD bakal menggunakan hak interpelasi.
Dua Pelajar Pematangsiantar Jadi Kurir Narkoba
Dua pelajar Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, diamankan polisi karena menjadi kurir sabu.
Keceriaan ABK di Help Portrait Pematangsiantar
Melati, salah seorang ABK menunjukkan rasa senangnya ketika menerima sebuah foto tentangnya di ajang Help Portrait Pematangsiantar.
0
SDR: Kenapa KPK Tak Kunjung Panggil Gubernur DKI, Dispora, Bank DKI & FEO
Sementara dalam kepentingan penanganan kasus dugaan korupsi, baik Mabes Polri dan KPK tentunya akan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK.