Jakarta - Di tengah sorotan tertuju pada anggaran kontroversial APBD 2020 DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, dua pejabat struktural DKI mengundurkan diri.
Yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan.
Anies Baswedan mengatakan mundurnya pejabat struktural DKI itu tidak terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta yang ditemukan banyak anggaran janggal.
Baca juga: Daftar Anggaran Kontroversial APBD DKI Jakarta 2020
"Tidak, tidak demikian, ini adalah sikap kesatria beliau, saya sangat menghargai beliau yang mementingkan organisasi di atas kepentingan diri sendiri yang ditujukan untuk percepatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," tutur Anies Baswedan seperti diberitakan Antara, Jumat, 1 November 2019.
APBD DKI Jakarta 2020 saat ini masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Sebelumnya mencuat ke permukaan, beberapa pos anggaran yang janggal dalam KUA-PPAS 2020 mulai dari anggaran promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa lima influencer senilai Rp 5 miliar, lem aibon Rp 82,8 miliar hingga pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar yang akhirnya viral dan mendapat perhatian publik.
Edy Junaedi Sebelum dan Sesudah Mundur
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mundur dari jabatannya pada Kamis malam, 31 Oktober 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengatakan pengunduran diri tersebut atas kemauan yang bersangkutan sendiri. Tidak terkait dana promosi pariwisata menggunakan influencer sebesar Rp 5 miliar.
"Iya mengundurkan diri per tanggal 31 Oktober 2019. Semalam dia mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ (influencer). Dia mau mengundurkan diri saja. Alasannya ya pribadi yang tahu dia," ujar Chaidir.
Setelah mundur dari jabatan kadis, Chaidir mengatakan Edy akan menjadi staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
"Jadi staf anjungan Taman Mini. Jadi dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini," ucap Chaidir.
Ketika ditanyakan lebih lanjut apakah keputusan yang bersangkutan untuk mundur karena ada permasalahan mengingat umur yang masih muda sekitar 44 tahun atau tersisa 16 tahun berkarir sebelum pensiun, Chaidir juga menyangkal hal itu.
"Tidak, tidak ada masalah. Dia ingin mengundurkan diri saja, kalau saya lihat sih surat pernyataan pengunduran diri. Dia ingin jadi staf di anjungan Taman Mini," ujarnya.
Dengan menjadi staf, Edy otomatis kehilangan tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), tunjangan operasional, dan transportasi.
"Hanya dapat gaji pokok plus TKD sesuai pangkat dan golongan. Nilainya dari sekitar Rp 50 juta 'take home pay' tinggal di kisaran 15 atau 18 juta," ujar Chaidir.
Dengan mundurnya Edy, terdapat kekosongan pada jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta karena sampai sekarang belum ditunjuk pelaksana tugasnya.
"Sedang dilaporkan, nanti menunggu keputusan pimpinan nanti kalau untuk Plt," ujar dia.
Dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020 DKI Jakarta ditemukan kejanggalan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Kejanggalan itu ada pada promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa influencer senilai Rp 5 miliar.
Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial. Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada netizen yang menjadi pengikutnya atau followers di media sosial.
Pada Senin, 28 Oktober 2019, Edy Junaedi mengatakan anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.
"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," kata Edy.
Edy mengatakan kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun. Namun anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober 2019 dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.
"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini dana kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.
Mahendra Satria Wirawan
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan juga mengundurkan diri.
Mahendra menyampaikan sendiri pengumuman mundur sebelum jumpa pers pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 di Balai Kota Jakarta, Jumat petang.
Ia mengatakan hal tersebut demi akselerasi Bappeda DKI Jakarta di tengah masih dibahasnya anggaran APBD 2020 DKI Jakarta.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita semua ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," ujar Mahendra. []
Baca juga:
- Kronologi Terbongkar Lem Aibon Rp 82 Miliar APBD DKI
- Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Djarot Sebut SDM DKI Bodoh
