PSI Kecam Sikap Intoleran Mempersulit Beribadah di Riau

Juru Bicara PSI Nanang Priyo Utomo mengecam sikap intoleran yang menghalang-halangi kegiatan beribadah di Indragiri Hilir, Riau.
PSI menggelar konferensi pers 'Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei' di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, pada Selasa 28 Mei 2019. (Foto: Tagar/Morteza A)

Jakarta - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo mengecam tindakan intoleransi sejumlah warga di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang menghalang-halangi kegiatan ibadah di tempat pendeta Damianus Sinaga.

Nanang menyesalkan tindak pelarangan untuk beribadah saja bisa terjadi. Padahal, menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Pria kelahiran Madiun ini mengatakan, sejak beberapa waktu lalu, sejumlah warga dan perangkat desa menyampaikan penolakan atas kegiatan peribadatan tersebut. 

Kemudian, pada 25 Agustus lalu, kegiatan ibadah sempat dihentikan Satpol PP Indragiri Hilir.

“Ini tidak seharusnya terjadi. Sikap intoleran tidak layak dipertahankan dan kebebasan beribadah dijamin konstitusi kita,” kata Nanang, dalam keterangan pers yang diterima Tagar, Rabu malam, 28 Agustus 2019.

Memang sudah terjalin komunikasi antara warga dengan perangkat desa. Dia menerangkan, jalan tengahnya dengan menyediakan lokasi rumah ibadah sejauh 15 kilometer dari tempat semula. Namun para jemaat menolak, karena lokasi beribadah tergolong jauh.

“Rekomendasi lokasi baru itu tidak masuk akal. Akan sangat menyulitkan untuk para jemaat dalam menjalankan ibadah. 15 kilometer itu bukan jarak yang dekat,” ucapnya.

Nanang menginginkan, alangkah baiknya apabila sesama masyarakat Indonesia yang mejemuk ini saling menjaga toleransi, demi kebaikan sesama.

PSI mengapresiasi proses musyawarah yang berlangsung. Tapi mestinya juga dipertimbangkan kemudahan-kemudahan jemaat untuk beribadah. Jangan malah mempersulit," tutur pria berdarah Jawa ini.

Ia melanjutkan, segala jenis permusyawaratan yang diadakan hendaknya dijiwai semangat dalam mencari solusi. Nanang juga menyoroti perangkat desa yang saharusnya bisa menjadi mediator yang adil dan tidak berpihak.

“Perangkat desa yang responsif dan tidak berpihak sangat kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan aparat yang terlibat secara sehat untuk mencari solusi terbaik,” ujar Nanang.

Menurut catatan PSI, saat ini terdapat 30 keluarga yang beribadah di rumah Pendeta Damianus Sinaga. Mereka telah memulai ibadah sejak tahun 2014. []

Baca juga: Deal Jokowi dan Prabowo Soal Pemindahan Ibu Kota Negara

Berita terkait
PSI Ingatkan, Jabatan Anies Baswedan Bukan Pujangga
PSI menyarankan Anies Baswedan tidak lagi menampik kritik. Sebab, rakyat Jakarta butuh kerja, tidak makan kata-kata.
PSI Tolak Pin Emas Rp 1,3 Miliar untuk Anggota DPRD DKI
Pin emas yang akan dibagikan pada 106 anggota DPRD DKI Jakarta dipertanyakan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.
PSI Tak Mau Bebani Jokowi dengan Jatah Menteri
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie enggan meminta jatah menteri pada Presiden Jokowi di periode 2019-2024.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.