Jakarta - Berhembus ke publik perjanjian (deal) antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoal rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang diberi lampu hijau oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Gerindra.
Kendati demikian, bantahan telah dilontarkan pihak Istana Negara. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati mengatakan rumor perjanjian antara Prabowo-Jokowi tanpa alas bukti, yang tak lain merupakan fitnah.
Para Politikus Partai Gerindra juga kompak menepis isu yang menyebutkan ada perjanjian "terselubung" di antara kedua tokoh bangsa tersebut.
Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan.
Awalnya, isu berembus melalui situs berita yang mengutip pernyataan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, hingga saat ini belum ada bantahan resmi dari Prabowo maupun Jokowi soal dugaan perjanjian di antara mereka.
Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat dukungan Prabowo Subianto, dengan empat catatan yang harus dipenuhi pemerintah.
Hal itu diungkap Juru Bicara (Jubir) Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyebut ada beberapa catatan mantan Danjen Kopassus terkait pemindahan ibu kota. Pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan," kata Dahnil di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019, melansir Antara.
Menurut Dahnil, kebijakan ini telah dipertimbangkan secara matang dan siap digulirkan.
"Kebijakan itu tidak grasa-grusu dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujarnya.
Catatan kedua Prabowo, kata Dahnil, mengenai pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.
Poin ketiga, lanjutnya, masalah paling dasar lain kapasitas negara dalam menuntaskan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan menyoal pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujar mantan Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.
Catatan keempat, kata dia, pemindahan ibu kota selain memperhatikan prioritas dan kesenjangan ekonomi, tentu harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Dahnil, pemindahan ibu kota bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi menyangkut masalah antropologis, budaya, dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.
"Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi-an sih," kata dia.
Dahnil melanjutkan, Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra, rencana pemindahan ibu kota sudah menjadi rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak tahun 2014. []
Baca juga: Alasan Jokowi Memilih Penajam dan Kutai Kartanegara
