Jakarta - Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat peraturan larangan demonstrasi di ibu kota, seiring kembali diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.
"Jakarta harus ada larangan demo-demo dan kumpul-kumpul mengingat meningkatnya zona merah. Selama ini pedemo dan deklarasi adalah penyumbang terbesar penyebaran virus corona di Jakarta," ujar Norman kepada Tagar, Jumat, 11 September 2020.
Jika sistemnya baik dan mengikat untuk warga Jakarta, tidak menutup kemungkinan mengurangi penyebaran corona
Dia mengungkapkan, penerapan PSBB akan percuma apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki sistem yang baik dan penindakan yang tegas terhadap para pelanggar.
"Jika sistemnya baik dan mengikat untuk warga Jakarta, tidak menutup kemungkinan mengurangi penyebaran corona," ucapnya.
Norman pun menyarankan Anies bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menangani penyebaran virus corona di Ibu Kota Jakarta. Dia juga meminta eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 itu mempercayai Kapolda dan Pangdam Jaya.
"Gubernur dan jajarannya harus berani dan punya nyali. Contoh, berlakukan lalu lintas Jakarta ganjil-genap dari pagi sampai jam 12 malam. Berlakukan mall, kuliner harus sudah tutup jam 20 malam," kata Norman.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta secara resmi memberlakukan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat ini ibu kota dalam kondisi darurat Covid-19 dan pihaknya harus mengerem darurat PSBB transisi.
- Baca juga: Pernusa Minta Anies Tak Cari Sensasi Terkait PSBB
- Baca juga: Politisi PDIP: Hindari Ego Pro Kontra Penerapan PSBB
"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Artinya, kita terpaksa menerapkan kembali PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi. Jadi prinsipnya mulai Senin, 14 September 2020, kita akan berlakukan kembali PSBB," kata Anies Baswedan dalam konferensi virtual, Rabu malam, 9 September 2020.[]
